Gibran Datang, Minta Maaf, Suruh Bawa Bekal: Korban MBG Dapat Apa?

Suarapantura.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan kembali menjadi sorotan setelah beberapa kali mendatangi korban dugaan gangguan kesehatan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari Karo, Sumatera Utara, hingga Batang, Jawa Tengah, Gibran datang menemui siswa dan keluarga korban, menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah, serta meminta agar investigasi segera dituntaskan.

Namun, rangkaian kunjungan itu justru menuai kritik politik.

Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menilai ada pola yang berulang dalam kunjungan Gibran. Menurut dia, Wapres datang menemui korban, meminta maaf, kemudian sorotan publik bergeser ke aktivitas kunjungan tersebut.

Guntur bahkan menuding kunjungan itu sebagai upaya memburu simpati di tengah persoalan politik yang sedang dihadapi Gibran.

“Bola dilempar, kamera direkam, simpati diburu. Dari Karo ke Batang polanya sama. Datang minta maaf, berfoto, pulang. Korban-korban berikutnya tinggal menunggu giliran,” kata Guntur Romli, seperti diberitakan Olenka, Kamis (1/10/2026).

Kritik Guntur tidak berhenti di situ.

Ia mempertanyakan apakah kunjungan pejabat negara cukup untuk menjawab persoalan utama MBG, yakni bagaimana memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman.

“Ini bukan kepemimpinan, ini manajemen citra dari orang yang sedang terdesak,” ujar Guntur.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Guntur Romli, bukan kesimpulan independen bahwa kunjungan Gibran memang ditujukan untuk pencitraan.

Dari Karo ke Batang, Pesannya Sama: Bawa Bekal

Sorotan semakin ramai karena dalam dua kunjungan tersebut Gibran memang menyampaikan pesan serupa kepada keluarga korban: untuk sementara membawa bekal makanan dari rumah.

Pada 11 September 2026, Gibran mendatangi sejumlah siswa SMAN 1 Kabanjahe yang menjalani perawatan di RS Efarina Etaham dan RS Amanda, Kabupaten Karo.

Saat menemui keluarga korban, Gibran meminta anak-anak tidak dipaksakan kembali ke sekolah sebelum benar-benar pulih.

Ia juga menitipkan pesan agar anak membawa bekal dari rumah.

“Jangan dipaksakan masuk kalau sebelum fit total ya, Pak, ya. Dan saya titip anaknya mungkin bawa bekal dari rumah saja. Bawa bekal yang dimasak ibunya masing-masing,” kata Gibran.

Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah serta memastikan pemerintah bertanggung jawab terhadap korban.

Pesan serupa kembali terdengar ketika Gibran mengunjungi korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang pada 28 September 2026.

Dalam sebuah percakapan yang terekam video, Gibran mengatakan kepada salah satu orang tua siswa:

“Kamu hari ini pulang, besok sekolah ya. Bawa bekel dari rumah, MBG jangan dimakan.”

Ucapan tersebut kemudian viral dan menjadi bahan perdebatan publik.

Tetapi ada satu hal yang perlu ditegaskan: ucapan tersebut bukan perintah untuk menghentikan seluruh program MBG.

Hasil pemeriksaan fakta Mafindo/TurnBackHoax menyebut klaim bahwa Gibran meminta seluruh penyaluran MBG dihentikan adalah tidak benar. Konteks ucapan Gibran adalah kepada korban yang ditemuinya agar sementara mengonsumsi bekal dari rumah.

Wapres Minta Investigasi Dibuka

Dalam kunjungannya ke Batang, Gibran juga meminta investigasi dugaan keracunan segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada keluarga korban.

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan korban mendapatkan penanganan serta penyebab kejadian segera diketahui.

“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” kata Gibran.

Pemerintah juga menyatakan biaya perawatan korban ditanggung negara.

Namun, di sinilah pertanyaan besarnya muncul.

Apakah cukup dengan meminta maaf dan meminta anak membawa bekal?

Sebab persoalan MBG bukan hanya soal bagaimana pejabat negara hadir ketika korban sudah jatuh sakit.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan makanan yang dibagikan kepada jutaan penerima manfaat tidak menimbulkan masalah kesehatan.

Ketika Wapres Justru Bilang Jangan Makan MBG

Kalimat “MBG jangan dimakan” menjadi problem komunikasi yang tidak sederhana.

Di satu sisi, pesan itu dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian kepada anak yang baru mengalami gangguan kesehatan.

Tetapi di sisi lain, publik bisa bertanya: kalau makanan program pemerintah dianggap perlu dihindari oleh korban sampai investigasi selesai, seberapa kuat sebenarnya sistem pengawasan keamanan makanan MBG?

Pertanyaan itu semakin relevan karena kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah.

Data yang dikutip Suara.com dari Kepala Badan Gizi Nasional menyebut terdapat 5.482 korban dalam 71 kejadian pada periode 22 Juli hingga awal September 2026, yang berasal dari makanan yang diproduksi 62 SPPG.

Angka tersebut tentu harus dibaca dalam konteks keseluruhan pelaksanaan program dan tidak otomatis berarti seluruh MBG bermasalah.

Namun, semakin banyak insiden, semakin besar pula tuntutan agar pemerintah tidak berhenti pada kunjungan dan permintaan maaf.

Kritik Guntur: Jangan Jadikan Korban Panggung

Guntur Romli melihat persoalan tersebut dari sudut politik yang lebih tajam.

Ia mengaitkan kunjungan Gibran kepada korban MBG dengan tekanan politik yang sedang dihadapi Wapres, termasuk perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pencalonannya pada Pilpres 2024.

Menurut Guntur, kondisi tersebut membuat aktivitas Gibran menemui korban MBG bisa dibaca sebagai upaya membangun simpati.

“Terjepit diskualifikasi di MK: Gibran rajin cari simpati. Nyuruh korban MBG bawa bekal dari rumah, program pemerintah sendiri dicampakkan?” ujar Guntur.

Ia kemudian mempertanyakan penggunaan anggaran besar untuk program tersebut jika pada akhirnya anak-anak korban justru diminta mengandalkan makanan dari rumah.

“Kalau bekal dari rumah lebih aman, untuk apa triliunan rupiah digelontorkan ke dapur-dapur SPPG?” katanya.

Sekali lagi, pernyataan tersebut merupakan kritik politik Guntur Romli terhadap Gibran dan pemerintah.

Namun kritik itu menyentuh pertanyaan yang lebih luas dan layak dijawab pemerintah:

Siapa yang bertanggung jawab ketika makanan MBG diduga membuat siswa sakit?

Di mana letak kegagalan pengawasan?

Apa hasil investigasi setiap kasus?

Dan yang paling penting, apa yang diperbaiki agar kejadian serupa tidak berulang?

Sebab masyarakat bukan hanya membutuhkan pejabat yang datang ketika masalah sudah terjadi.

Masyarakat membutuhkan sistem yang bekerja sebelum makanan sampai ke piring anak-anak.

Kunjungan Gibran mungkin menunjukkan kehadiran negara di tengah korban. Tetapi ukuran keberhasilan berikutnya bukan lagi berapa banyak rumah sakit yang didatangi atau berapa banyak permintaan maaf yang disampaikan.

Ukuran sebenarnya adalah apakah piring berikutnya aman untuk dimakan.