Dedek PSI Balik Serang Hasto soal Gibran, Singgung Kasus Korupsi dan Amnesti: Siapa Sebenarnya Beban Politik?

Suarapantura.com - Perseteruan politik antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP) kembali memanas. Kali ini, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi melontarkan kritik keras kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai beban politik bagi Presiden Prabowo Subianto.

Dedek justru membalik tudingan tersebut. Ia menilai Hasto lebih layak disebut sebagai beban politik bagi partainya sendiri, dengan menyinggung perkara korupsi yang pernah menjerat politikus PDIP tersebut dan pemberian amnesti kepadanya.

“Yang bener itu, Mas Gibran bukan beban politik. Mas Gibran enggak pernah korupsi, dijadiin tersangka, apalagi divonis sebagai koruptor, ya. Lalu mendapatkan amnesti seperti Pak Hasto. Kalau saya jujur, justru Pak Hasto yang menjadi beban politik bagi organisasinya sendiri,” kata Dedek, dikutip dari Olenka.id, Kamis (29/10/2026).

Pernyataan itu menjadi serangan balik PSI terhadap kritik PDIP kepada Gibran. Namun, perdebatan tersebut juga memperlihatkan bagaimana perkara hukum dan pemberian amnesti kembali dijadikan amunisi dalam pertarungan politik antarkubu.

Hasto Sebut Gibran Beban Prabowo, PSI Tak Terima

Polemik bermula dari pernyataan Hasto yang menyebut Gibran sebagai beban politik bagi Prabowo. Hasto juga disebut mendesak Gibran mundur setelah muncul perdebatan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut di tengah proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dedek menilai pernyataan Hasto tidak berdasar. Menurutnya, kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 juga tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden yang merepresentasikan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Begini, jelas penilaian bahwa Mas Gibran itu beban adalah penilaian ngawur. Jelas kok bahwa Pak Prabowo sekarang menjadi Presiden RI salah satunya karena kehadiran Mas Gibran di situ,” tegasnya.

Bagi Dedek, menyebut Gibran sebagai beban politik justru mengabaikan peran yang dimainkan pasangan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Namun, penilaian mengenai besarnya kontribusi setiap figur dalam kemenangan pemilu tetap merupakan tafsir politik. Besarnya pengaruh Gibran terhadap kemenangan Prabowo tidak bisa ditentukan hanya melalui klaim salah satu kubu.

PSI Tuduh PDIP Berusaha Memisahkan Prabowo dan Jokowi

Dedek juga menuding PDIP berupaya memisahkan Prabowo dari Jokowi melalui narasi politik yang mempertanyakan kedekatan kedua tokoh tersebut.

Menurutnya, hubungan Prabowo dan Jokowi yang kerap disebut sebagai kemitraan politik justru menjadi kekuatan yang ingin dilemahkan oleh lawan politik mereka.

“Kalau saya musuh politik Pak Prabowo dan ingin mengalahkan Pak Prabowo, tentu yang saya lakukan pertama adalah memisahkan Pak Jokowi dari Pak Prabowo,” ujarnya.

Dedek menilai narasi mengenai Prabowo yang berada di bawah bayang-bayang Jokowi maupun istilah matahari kembar merupakan bagian dari upaya membangun persepsi bahwa hubungan keduanya tidak sehat.

“Dan pola ini kan sudah lama dimainkan oleh PDIP sebetulnya. Kalau hubungan Pak Prabowo mesra dengan Pak Jokowi, dibilang Pak Prabowo di bawah bayang-bayang Pak Jokowi ya. Dibilang matahari kembar ya,” katanya.

Ia kemudian mengaitkan kritik terhadap Gibran dengan dugaan upaya membuat Prabowo merasa tidak nyaman mempertahankan kedekatannya dengan Jokowi.

“Ketika Mas Gibran dibilang, ‘Wah, Mas Gibran adalah beban politik Pak Prabowo,’ ya. Tujuannya supaya Pak Prabowo enggak nyaman dengan kedekatannya dengan poros Solo, lalu akhirnya pecah dengan Pak Jokowi,” lanjut Dedek.

Ia menyimpulkan bahwa jika hubungan Prabowo dan Jokowi memburuk, PDIP berpotensi menjadi pihak yang diuntungkan.

Meski demikian, tudingan mengenai motif politik PDIP tersebut merupakan pandangan Dedek. Tidak ada bukti yang disampaikan dalam pernyataan tersebut untuk memastikan bahwa kritik Hasto memang bertujuan memisahkan Prabowo dan Jokowi.

Amnesti Hasto Jadi Senjata Politik

Bagian paling keras dari serangan Dedek adalah ketika ia mengungkit perkara hukum Hasto dan amnesti yang diterimanya.

Amnesti merupakan tindakan pengampunan yang diberikan melalui kewenangan konstitusional Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pemberian amnesti memiliki konsekuensi hukum tersendiri dan tidak tepat disamakan begitu saja dengan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang tidak bersalah.

Karena itu, kritik Dedek terhadap Hasto perlu ditempatkan sebagai serangan politik, bukan sebagai penetapan baru mengenai status hukum seseorang.

Pernyataan tersebut juga memperlihatkan bahwa polemik Gibran tidak lagi terbatas pada persoalan dokumen pendidikan atau kelayakan politik seorang wakil presiden. Perdebatan telah melebar menjadi saling serang mengenai rekam jejak, perkara hukum, dan siapa yang dianggap membebani partai maupun pemerintahan.

Di satu sisi, Hasto melontarkan kritik terhadap posisi politik Gibran. Di sisi lain, PSI membalas dengan mengangkat perkara hukum Hasto sebagai bahan serangan.

Publik akhirnya dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah perdebatan ini benar-benar berangkat dari evaluasi terhadap kinerja dan tanggung jawab politik, atau justru menjadi bagian dari pertarungan untuk membentuk persepsi publik?

Persaingan Politik Prabowo-Jokowi Jadi Taruhan

Polemik ini juga memperlihatkan pentingnya hubungan Prabowo dan Jokowi dalam konfigurasi politik nasional.

Bagi Dedek, kedekatan kedua tokoh merupakan kekuatan politik yang perlu dipertahankan. Ia menilai upaya memisahkan keduanya akan menguntungkan PDIP sebagai kekuatan politik di luar poros tersebut.

Namun, hubungan politik tidak hanya ditentukan oleh pernyataan para elite. Perkembangannya juga bergantung pada kebijakan pemerintahan, kepentingan partai, pembagian peran kekuasaan, serta dinamika politik menjelang pemilu berikutnya.

Karena itu, klaim bahwa PDIP sengaja ingin memecah hubungan Prabowo-Jokowi masih perlu dibedakan dari fakta yang dapat diverifikasi.

Yang jelas, pernyataan Hasto mengenai Gibran telah memicu respons keras dari PSI. Alih-alih meredakan polemik, kedua pihak justru memperluas arena perdebatan hingga menyentuh rekam jejak hukum masing-masing tokoh.

Pada akhirnya, siapa yang menjadi beban politik tidak cukup ditentukan melalui saling tuding. Penilaian tersebut semestinya diuji melalui kinerja, keputusan politik, serta dampaknya terhadap pemerintahan dan kepentingan publik.