Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mematangkan program perbaikan infrastruktur jalan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sejumlah ruas jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat telah masuk dalam daftar prioritas penanganan.
Program ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan pemetaan dan persiapan anggaran untuk proyek tersebut.
Pemetaan Jalan Rusak Jadi Dasar Perencanaan
Pemerintah daerah melalui dinas terkait telah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Beberapa poin penting dari hasil pemetaan tersebut antara lain:
Penentuan ruas jalan prioritas perbaikan tahun 2026
Pengumpulan data kondisi jalan yang dinilai paling mendesak
Penyusunan kebutuhan anggaran berbasis kondisi lapangan
Sukirman menjelaskan bahwa daftar jalan yang akan diperbaiki sudah diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Daftar Lokasi Prioritas Perbaikan
Sejumlah titik jalan yang masuk rencana perbaikan meliputi beberapa wilayah strategis, di antaranya:
Kecamatan Karangdadap
Wilayah Watusalam
Depan Kantor MWC NU Buaran
Jalur pertigaan menuju Warungasem hingga perbatasan Kota Pekalongan
Beberapa titik lain dengan tingkat kerusakan tinggi seperti sekitar Sragi dan area sekolah di Tirto
Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya ruas lain yang membutuhkan perhatian khusus karena kerusakan yang cukup berat.
Tahapan Pelaksanaan: Dari Lelang Hingga Eksekusi
Dalam pelaksanaannya, proyek perbaikan jalan tidak langsung dieksekusi, tetapi melalui beberapa tahap administratif yang wajib dipenuhi.
Tahapan tersebut meliputi:
1. Proses Administrasi
Seluruh perencanaan harus disesuaikan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
2. Sistem Lelang Terbuka
Proyek akan diumumkan agar kontraktor dapat mengikuti proses pengadaan secara transparan.
3. Verifikasi Penyedia Jasa
Kontraktor yang mendaftar akan melalui proses seleksi dan verifikasi teknis.
4. Pelaksanaan Pekerjaan
Setelah semua proses selesai, barulah proyek mulai dikerjakan di lapangan.
Menurut Sukirman, seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Fokus Utama
Pemerintah Kabupaten Pekalongan menekankan bahwa seluruh program infrastruktur menggunakan anggaran publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini mencakup:
Spesifikasi teknis pekerjaan
Ketebalan dan kualitas material jalan
Proses pengawasan proyek
Keterbukaan informasi kepada masyarakat
Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Kesimpulan
Program perbaikan jalan Pekalongan 2026 memasuki tahap perencanaan matang dengan fokus pada pemetaan, transparansi, dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan tahapan yang jelas mulai dari lelang hingga eksekusi, pemerintah daerah berupaya memastikan proyek infrastruktur berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran.
