Suarapantura.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026). Kunjungan tersebut didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Rombongan menyambangi tiga koperasi di Kecamatan Baki, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran. Di KDKMP Purbayan, mereka menyerahkan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima, meninjau gerai dan gudang koperasi, memantau aktivitas transaksi, serta melihat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan pemasaran produk UMKM.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi benar-benar menjalankan kegiatan usaha yang melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah menilai keberadaan gedung koperasi harus diikuti dengan pengelolaan dan layanan yang bermanfaat bagi warga sekitar.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen sudah beroperasi, sementara 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan. Sebanyak 5.895 gedung koperasi dilaporkan telah selesai dibangun sepenuhnya.
Khusus di Kabupaten Sukoharjo, tercatat 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah pada urutan kedua secara nasional dalam pengembangan koperasi ini.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menegaskan gedung koperasi tidak akan bermanfaat apabila tidak diisi kegiatan usaha.
"Presiden Pak Prabowo ingin desa atau kelurahan itu maju. Yang maju jangan kota saja," ujar Zulkifli.
Menurut dia, KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan elpiji bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani dan pelaku UMKM. Pengembangan layanan dilakukan secara bertahap.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan satu tenaga manajer koperasi yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun. Setelah itu, koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pengembangan KDKMP perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Menurut dia, tidak semua koperasi harus disamaratakan karena setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda.
Peninjauan di Sukoharjo merupakan bagian dari rangkaian pemantauan pemerintah terhadap koperasi yang telah beroperasi di berbagai daerah. Pemerintah berharap koperasi yang sudah berjalan dapat menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sesuai ketentuan.
Sumber: Radio Idola, Berita Daerah, JatengPos.
