Suarapantura.com - Petisi daring yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyederhanakan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terus menuai dukungan. Hingga Jumat, 16 Oktober 2026, petisi tersebut dilaporkan telah mengumpulkan 2.937 tanda tangan. Petisi berjudul "Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien" itu digagas oleh Farrah Diba melalui Change.org pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Dukungan itu bertambah dalam waktu singkat. Sebelumnya, pada hari yang sama, jumlah penandatangan yang dilaporkan masih berada di angka 2.564. Kenaikan tersebut menunjukkan keluhan yang disampaikan dalam petisi mendapat perhatian luas dari warga Kota Semarang.
Petisi tersebut berangkat dari keluhan sejumlah ibu rumah tangga yang menilai rangkaian kegiatan PKK menyita banyak waktu dan tenaga. Kegiatan yang berlangsung berlapis mulai dari tingkat dasa wisma, RT, RW, hingga kelurahan dinilai membebani pengurus dan kader yang sebagian besar bekerja secara sukarela.
Melalui petisi itu, warga mengusulkan sejumlah penyederhanaan. Pertama, tata laksana dan administrasi PKK dievaluasi agar lebih sederhana, dengan administrasi pengurus dibatasi pada dua hal inti, yakni administrasi keanggotaan dan kegiatan serta administrasi keuangan dan pertanggungjawaban. Administrasi tambahan yang tumpang tindih diusulkan dikaji ulang, digabung, atau dihapus, dengan memanfaatkan sistem administrasi digital.
Kedua, penggunaan seragam PKK diusulkan dibuat lebih fleksibel. Seragam tidak lagi diwajibkan pada pertemuan rutin tingkat RT, tetapi tetap digunakan pada acara resmi seperti pelantikan, Hari Kesatuan Gerak PKK, kunjungan resmi, maupun kegiatan representatif lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang masih menantang, kewajiban membeli berbagai jenis seragam dinilai menjadi beban tambahan bagi sebagian keluarga.
Ketiga, beban kerja pengurus PKK diminta ditinjau kembali agar tetap proporsional dengan peran PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengandalkan partisipasi sukarela. Petisi juga menyoroti pengelolaan pemilahan sampah rumah tangga, pengumpulan minyak jelantah, dan pengelolaan tanaman obat keluarga (TOGA), termasuk denda bagi anggota yang tidak membawa minyak jelantah atau tidak menghadiri pertemuan.
Aspirasi tersebut mulai mendapat respons. Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, menyatakan DPRD akan mempelajari petisi tersebut secara menyeluruh sebelum menentukan tindak lanjut, dan membuka kemungkinan komunikasi dengan Tim Penggerak PKK Kota Semarang, termasuk melalui rapat dengar pendapat. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang menegaskan bahwa kegiatan PKK tidak wajib diikuti oleh setiap ibu rumah tangga.
PKK merupakan gerakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui sepuluh program pokok, dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat dasa wisma. Dengan struktur tersebut, kegiatan PKK melibatkan kader di berbagai tingkatan wilayah.
Warga yang menandatangani petisi berharap Pemkot Semarang bersama Tim Penggerak PKK menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan evaluasi nyata, sehingga kegiatan PKK berjalan lebih efektif dan efisien tanpa membebani pengurus maupun kader.
Sumber: Disway Jateng, Espos, Tribun Banyumas, RRI, Change.org.
