Suarapantura.com - Sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik menilai gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berpihak pada masyarakat, humanis, dan terbuka terhadap kolaborasi. Penilaian itu disampaikan para dekan yang tergabung dalam Forum Dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) usai jamuan penyambutan forum tersebut di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Finnah Fourqoniah, mengatakan Luthfi mampu memetakan persoalan yang dihadapi Jawa Tengah sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya. Dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 24 Oktober 2026, ia mengaku terkesan dengan paparan gubernur tersebut.
Menurut Finnah, pemahaman atas konteks persoalan daerah merupakan fondasi penting dalam kepemimpinan. Ia menilai Luthfi menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah, dan berharap pendekatan tersebut dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.
Penilaian senada disampaikan Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi. Ia menyebut Luthfi sebagai salah satu gubernur yang menempatkan penyelesaian persoalan publik sebagai prioritas, baik dari sisi gaya kepemimpinan maupun kebijakan yang diambil.
Wawan juga menyoroti pendekatan tata kelola kolaboratif yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia, pendekatan itu memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan, sekaligus menjadikan persoalan yang dihadapi pemerintah sebagai bahan penelitian yang menghasilkan solusi praktis.
Ia menambahkan, kolaborasi pembangunan tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dan kampus, melainkan juga dunia usaha dan masyarakat, agar setiap pihak dapat berkontribusi sesuai sumber daya dan keahliannya dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai paparan Luthfi mencerminkan kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Ia menyebut setiap langkah yang disampaikan terukur dan menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai aspek utama kepemimpinan daerah.
Supriadi juga menegaskan peran perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan menilai persoalan yang belum terselesaikan. Menurut dia, keahlian akademik kampus dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menjalin kemitraan dengan 123 perguruan tinggi di provinsi tersebut melalui berbagai program, antara lain kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, serta upaya penanganan stunting. Luthfi sebelumnya menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi, termasuk melalui KKN tematik dan pendampingan desa binaan, dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
Sejumlah tantangan yang disebut Luthfi antara lain banjir rob di wilayah pesisir, kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tantangan-tantangan itu, menurut dia, memerlukan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik, agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Berita ini disusun berdasarkan laporan Jawawa yang merujuk pada keterangan tertulis para akademisi tersebut, serta informasi resmi Universitas Gadjah Mada mengenai jabatan Wawan Mas'udi sebagai Ketua Fordekiis.
