Suarapantura.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Mandaya Award 2026 untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam puncak penganugerahan di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Ahmad Luthfi menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan nasional atas kerja pengentasan kemiskinan sekaligus penguatan pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah. Ia menegaskan capaian itu bukan hasil kerja pemerintah provinsi semata, melainkan buah kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Baznas, serta sektor swasta.
Berdasarkan data yang dikutip dalam pemberitaan, angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta penduduk. Angka itu menurun dibandingkan September 2025 yang tercatat 9,39 persen. Penurunan tersebut menjadi dasar penilaian bahwa pendekatan yang ditempuh Jawa Tengah mulai menunjukkan hasil, meski pemerintah daerah menilai upaya itu masih harus dijaga keberlanjutannya.
Luthfi menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya menyalurkan bantuan sosial. Masyarakat, menurut dia, perlu diberi kesempatan untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan melalui akses ekonomi yang lebih luas. Karena itu, program-program pemberdayaan dijalankan berdampingan dengan bantuan bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Salah satu program yang disebut dalam pemberitaan adalah Kecamatan Berdaya, yang kini berjalan di 145 titik. Program ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dari pemerintah provinsi hingga ke pelosok desa, sehingga kebutuhan warga dapat direspons lebih cepat dan tepat.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Syamsudin Isnaini menjelaskan tiga strategi utama yang diterapkan. Pertama, perlindungan sosial berupa bantuan tepat sasaran bagi masyarakat sangat miskin dan kelompok rentan. Kedua, pengurangan kantong kemiskinan melalui gerakan Satu OPD Satu Desa Dampingan yang telah berjalan lebih dari lima tahun. Ketiga, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta dukungan Baznas bagi warga produktif dan generasi muda.
Syamsudin menggambarkan pola kerja itu dengan istilah keroyokan, yakni menggabungkan pelatihan, pemberian modal, dan pendampingan dari berbagai pihak agar warga yang dibina dapat terhubung dengan perusahaan maupun usaha lain. Pendekatan tersebut diharapkan membuat warga tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi memiliki bekal untuk berusaha secara mandiri.
Dalam ajang yang sama, sejumlah pemerintah kabupaten di Jawa Tengah juga meraih penghargaan. Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo dinilai sebagai pemerintah kabupaten terbaik dalam penurunan kemiskinan, sedangkan Kabupaten Pekalongan meraih kategori pemerintah kabupaten berkomitmen tinggi dalam penurunan kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penghargaan itu mencerminkan pergeseran pendekatan penanganan kemiskinan secara nasional, dari sekadar ketergantungan pada bantuan menuju kemandirian ekonomi. Menurut dia, penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir tidak lepas dari peran akademisi, komitmen pemerintah daerah, dan keterlibatan swasta yang terjun bersama ke lapangan.
Bagi Jawa Tengah, penghargaan ini menjadi penanda sekaligus pengingat bahwa capaian statistik perlu diiringi dengan akses nyata bagi masyarakat untuk hidup berdaya, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah provinsi menyatakan akan terus menjaga kolaborasi lintas pihak agar penurunan kemiskinan tidak berhenti pada satu periode pendataan saja.
Sumber: EmsatuNews, NewsHive.
