Suarapantura.com - Rencana pembangunan pusat data hyperscale berbasis kecerdasan buatan (AI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah, kini menjadi sorotan. Di tengah janji investasi dan lapangan kerja, muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ketersediaan air tanah, terutama di kawasan pesisir yang tanahnya terus menurun.
Kekhawatiran itu disuarakan Komisi D DPRD Jawa Tengah. Ketua Komisi D, Ida Nur Saadah, menegaskan pentingnya pengawasan ketat atas pengambilan air tanah agar proyek tersebut tidak memperburuk kondisi lingkungan di pesisir. Ia menyampaikan hal itu dalam sebuah diskusi publik mengenai tata kelola energi daerah di Kota Semarang.
Menurut Ida, penurunan muka tanah di sejumlah kawasan pesisir Jawa Tengah sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Karena itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah diminta memperketat pengawasan terhadap para pemegang izin pengambilan air tanah. "Kami dorong ESDM melakukan pengawasan secara ketat," ujarnya sebagaimana dikutip dari Tribun Jateng.
Komisi D disebut telah mendorong moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru pengambilan air tanah sejak tiga tahun lalu. Pengawasan itu, kata Ida, tidak cukup hanya menyasar permohonan baru. Pemegang izin lama pun harus dipastikan tidak mengambil air tanah secara berlebihan, agar eksploitasi air tanah tidak semakin memperparah penurunan muka tanah.
Di tengah rencana pembangunan pusat data AI berkapasitas 240 megawatt (MW) di Batang, Komisi D mengaku belum menerima komunikasi maupun pemaparan resmi dari pihak terkait mengenai proyek tersebut. Untuk mengantisipasi potensi dampak sejak dini, Komisi D berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, melakukan pengkajian dan evaluasi, hingga meninjau langsung ke lapangan.
Langkah itu dinilai perlu agar potensi persoalan, termasuk kemungkinan munculnya konflik sosial di tengah masyarakat, bisa diantisipasi. Ida mencontohkan dinamika proyek panas bumi Gunung Ungaran sebagai pengalaman yang perlu diperhatikan. Ia juga meminta pemerintah pusat terlibat langsung dalam komunikasi dengan masyarakat, karena proyek tersebut merupakan program pemerintah pusat, sementara kewenangan pemerintah daerah terbatas.
Sorotan serupa datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah, yang mengkritik potensi penurunan muka tanah, besarnya kebutuhan air, serta konsumsi listrik proyek tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan proyek itu masih dalam tahap pengkajian. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah menegaskan kapasitas yang dikembangkan adalah 240 MW, bukan 1 gigawatt seperti kabar yang sempat beredar, dan rincian resmi akan diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pengelola KEK Batang pada November 2026.
Sementara itu, Dinas ESDM Jawa Tengah menjelaskan air yang dimanfaatkan masyarakat berada pada lapisan akuifer bagian atas. Karena itu, pemanfaatan air tanah untuk industri perlu diarahkan ke lapisan akuifer yang lebih dalam dan tidak digunakan masyarakat, dengan pengeboran serta konstruksi sumur yang diawasi.
Hingga kini proyek tersebut belum beroperasi. Hasil kajian, kejelasan sumber air, dan pengawasan izin pengambilan air tanah akan menjadi penentu apakah kekhawatiran itu terbukti atau bisa diredam sejak awal.
Sumber: Kompas.com, Beritajateng.tv, Asli Batang.
