Suarapantura.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah akan menggelar Rembuk Agraria Pesisir di Tegal pada Kamis, 5 November 2026. Forum ini disiapkan sebagai ruang konsolidasi bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir untuk menyuarakan persoalan agraria yang selama ini menghimpit ruang hidup mereka.
Forum tersebut mengusung tema Menuju Reforma Agraria Sejati di Wilayah Pesisir. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) KNTI Jawa Tengah, Marno, menyebut forum ini sebagai momentum untuk menyatukan suara nelayan kecil sekaligus mendorong lahirnya kebijakan pemulihan dan perlindungan pesisir yang tidak semata berorientasi pada pembangunan.
Menurut Marno, persoalan agraria pesisir di Jawa Tengah kini semakin kompleks. Selain menyangkut lahan, nelayan juga berhadapan dengan pendangkalan sungai dan muara, abrasi pantai, serta banjir rob yang merusak permukiman dan tambak warga.
Pendangkalan yang kian parah disebut membuat sejumlah titik muara mengalami sedimentasi hingga 2 meter. Akibatnya, perahu nelayan kecil dengan panjang di bawah 10 meter tidak dapat melaut, sehingga mata pencaharian mereka terganggu.
Kondisi itu juga berdampak pada ekosistem pesisir, terutama pertambakan yang selama ini menjadi sumber penghasilan tambahan bagi nelayan. Ketika perahu tidak bisa melaut dan tambak terendam, nelayan kehilangan dua sumber penghasilan sekaligus. Marno menyebut situasi tersebut sebagai krisis ruang hidup.
KNTI Jawa Tengah menilai sejumlah kebijakan daerah belum berpihak pada nelayan kecil. Reklamasi serta proyek penimbunan dan pengerukan sungai dinilai justru menimbulkan sedimentasi dan memperparah pendangkalan muara.
Karena itu, KNTI berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat melihat persoalan agraria pesisir secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, bukan hanya dari sisi pembangunan. Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil dan masyarakat pesisir.
Rembuk di Tegal ini merupakan bagian dari rangkaian Rembuk Agraria Pesisir yang digelar KNTI pada 1-11 November 2026 di delapan provinsi. Agenda nasional tersebut menjadi ruang pertemuan antara nelayan kecil dan masyarakat pesisir dengan pemerintah untuk menyampaikan persoalan agraria sekaligus mendorong penyelesaian yang konkret.
Hingga kini, KNTI Jawa Tengah tercatat memiliki lebih dari 8.000 anggota yang tersebar di 10 kabupaten dan kota pesisir di Jawa Tengah. Mereka, menurut Marno, adalah penjaga pesisir dan laut, namun justru paling terdampak kerusakan lingkungan.
Sumber: Bisnis.com dan KNTI.
