Suarapantura.com - Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII 2026 diwarnai polemik pada cabang olahraga paralayang. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Semarang melayangkan protes keras setelah banding yang diajukan atas hasil pertandingan atletnya ditolak Dewan Hakim Porprov Jateng.
Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dody Prasetyo, menyampaikan protes tersebut saat memberikan keterangan di Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin malam, 9 November 2026. Ia menilai putusan dewan hakim berpotensi menjadi preseden buruk bagi pembinaan prestasi atlet di masa mendatang.
Polemik bermula dari hasil pertandingan atlet paralayang Kabupaten Semarang, Muhammad Afifian. Secara jarak terbang, Afifian mencatatkan jarak terjauh, yakni 25,23 kilometer, mengungguli atlet peraih medali perunggu yang hanya membukukan jarak 25,1 kilometer. Namun, Afifian justru gagal meraih medali perunggu.
Menurut Dody, kemenangan Afifian di lapangan dianulir oleh sistem konversi poin dan parameter Day Quality yang diterapkan dewan hakim. Padahal, sistem penilaian tersebut tidak tercantum secara jelas dalam pedoman teknis pertandingan atau Technical Handbook (THB) resmi cabor paralayang Porprov Jateng XVII.
“Atlet kami, Muhammad Afifian, adalah juara sejati yang memenangkan pertempuran nyata di udara. Keringat dan prestasi fisik atlet di lapangan tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian administrasi panitia pelaksana yang dilegitimasi secara sepihak oleh Dewan Hakim,” ujar Dody.
Koordinator Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan KONI Kabupaten Semarang, Lugud Endro Susilo, menjelaskan sengketa ini berakar dari penerapan sistem penilaian yang tidak didasarkan pada aturan tertulis. Dewan hakim disebut berargumen menggunakan hukum kebiasaan yang merujuk pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya di Pati Raya, namun metode itu tidak dituangkan dalam aturan tertulis secara transparan.
“Atlet tidak pernah mengetahui bahwa sistem yang akan digunakan itu konversi poin. Produk hukum ini membuktikan rapuhnya kecermatan peradilan olahraga dalam menyusun putusan yang berkepastian hukum,” tegas Lugud.
KONI Kabupaten Semarang menilai putusan tersebut bertentangan dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Sebagai tindak lanjut atas penolakan banding tersebut, KONI Kabupaten Semarang menyatakan akan melayangkan nota keberatan yuridis secara resmi kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan kepada KONI Pusat di Jakarta.
Dody menegaskan banding yang diajukan bukan semata-mata demi sekeping medali perunggu, melainkan untuk mendorong evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Porprov Jateng agar lebih memedomani regulasi serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para atlet.
Sumber: Cakram.net, Beritajateng.tv
