Suarapantura.com - Sebanyak 12.846 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menanti kepastian mekanisme pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Hingga Selasa (10/11/2026), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng belum menerima petunjuk teknis (juknis) maupun surat edaran (SE) dari pemerintah pusat.
Kepala BKD Jateng, Ary Widiyantoro, mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu. Namun, tanpa juknis, Pemprov Jateng belum bisa memastikan bagaimana proses pengangkatan itu akan dijalankan.
"Tentu kami menyambut baik. Tapi sampai saat ini, kami belum dapatkan kepastian terkait juknis dan SE-nya," kata Ary.
Ketidakpastian itu menyangkut mekanisme pengangkatan. Ary belum mengetahui apakah Pemprov Jateng nantinya cukup menyerahkan data PPPK paruh waktu yang akan diangkat, atau setiap pegawai harus mengikuti proses pendaftaran kembali.
"Pelaksanaannya 2027, tetapi apakah mekanismenya itu pendaftaran lagi atau hanya setorkan data, belum tahu teknisnya bagaimana," jelasnya.
Dari total 12.846 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 9.891 orang atau sekitar 77 persen berada dalam formasi tenaga teknis. Sisanya merupakan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Para tenaga teknis itu bertugas di bidang operasional dan administrasi organisasi perangkat daerah (OPD).
"Ada teknis, guru, sama tenaga kesehatan. Teknis 77 persen, guru 23 persen. Tapi kami belum tahu apakah nanti diangkat penuh waktu semua, sebagian saja atau bagaimana," ucap Ary.
Adapun Pemprov Jateng tidak memiliki PPPK paruh waktu dalam formasi dosen maupun petugas pemadam kebakaran. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tidak ada pegawai dalam jabatan fungsional tersebut, meski terdapat pegawai yang bertugas di lingkungan Satpol PP dengan status formasi lain.
Soal anggaran, Ary menjelaskan selama berstatus paruh waktu, belanja pegawai tersebut masuk dalam pos belanja barang dan jasa. Ia menyebut ada informasi bahwa pengangkatan ini akan dibiayai APBN, namun Pemprov Jateng tetap menyiapkan anggaran sebagai langkah antisipasi.
"Cuma kalau paruh waktu, belanjanya di barang jasa. Tetapi soal pengangkatan ini kami belum bisa komentar bebannya nanti bagaimana, karena ada informasi dibiayai APBN. Tetapi tetap kami anggarkan," akunya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk berbagai profesi, mencakup tenaga dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis, serta tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo.
Kabar baik juga datang bagi para guru. Sebanyak 2.982 guru PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Jateng dipastikan akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes, dengan proses yang dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2027. Kebijakan itu merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR RI pada 18 Agustus 2026.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, menjelaskan para guru tidak perlu mengikuti tes karena mereka telah melewati seluruh rangkaian seleksi resmi pada tahun sebelumnya.
Sebelumnya, pada Desember 2025, sebanyak 13.111 honorer di Jawa Tengah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Stadion Jatidiri, Semarang. Dari jumlah itu, 2.982 formasi dialokasikan untuk guru dan 10.129 formasi untuk tenaga teknis.
Sumber: Espos.id, Harian Muria
