SuaraPantura.com - Berikut ini adalah harta kekayaan Anggota DPRD RI dari Dapil Jateng X, Ramson Siagian.
Ramson Siagian merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil Jateng X yang meliputi Kabupaten Batang, Pemalang, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK RI, Ramson Siagian tercatat melaporkan hartanya terakhir pada tahun 2019 untuk periodik 2018.
Padahal, setiap penyelenggara negara, termasuk anggota DPR, diwajibkan untuk secara berkala melaporkan harta kekayaannya selama menjabat kepada KPK dan paling lambat dilaporkan pada tanggal 31 Maret tahun selanjutnya.
Nah berikut ini harta kekayaan anggota DPR RI Dapil Jateng X, Ramson Siagian :
Total Harta Kekayaan Ramson Siagian yang dilaporkan pada 13 Agustus 2019 yakni Rp
23.906.535.907 .
Jumlah ini terdiri dari beberapa harta yakni :
- Tanah dan Bangunan Rp 21.634.900.000
- Alat Transportasi dan Mesin Rp 650.000.000
- Harta Bergerak Lainnya Rp 197.840.000
- Surat Berharga Rp 519.800.000
- Kas dan Setara Kas Rp 903.995.907
Ramson Siagian tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total harta kekayaannya yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah Rp
23.906.535.907 .
Seperti dimetahui, Kewajiban pelaporan LHKPN tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Pasal 5 ayat (3) menyatakan, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”.
Hal itu dikuatkan dengan Keputusan KPK Nomor: KEP.07/ IKPK/02/ 2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara.
Pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Setiap PN (Penyelenggara Negara) berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN”.
Sedangkan ayat (2) menyatakan, “Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A diisi oleh PN selambat-lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon PN apabila diperintahkan oleh Undang-undang untuk melaporkan harta kekayaannya”.***
