SuaraPantura.com - Massa yang tergabung dalam Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKS) akan menggelar aksi kepung pendopo Pemalang pada Rabu 8 November 2023 nanti.
Aksi tersebut dijadwalkan berpusat di Pendopo Pemalang mulai pukul 13.00 WIB.
Hal ini dibenarkan oleh aktivis AKS Pemalang, Hamu Fauzi saat dihubungi redaksi pada Minggu, 5 November 2023.
Dalam selebaran aksinya, massa dari Aksi Kesetiakawanan Sosial ini mendesak Bupati Pemalang agar segera menangani kasus dugaan korupsi massal Bansos PKH dan BPNT di seluruh Desa se-Kabupaten Pemalang.
"Desak Bupati Pemalang segera tangani kasus dugaan korupsi massal Bansos PKH dan BPNT di seluruh Desa se-Kabupaten Pemalang," tulis AKS melalui publikasinya yang diterima Suara Pantura.
Massa juga mendesak adanya pengembalian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga disunat oleh beberapa oknum.
" Kembalikan hak-hak KPM yang sudah bertahun-tahun dirampok oleh oknum penyamun dan para setan desa," tegas AKM.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Pemalang, Mansur Hidayat pun sempat didesak mundur.
Hal ini ditengarai buntut dari pernyataan Bupati Pemalang yang menyebut baru mengetahui persoalan aksi warga di Desa Pesantren dan Mojo dari wartawan.
Pernyataan tersebut dianggap menyakiti masyarakat karena Bupati Pemalang dianggap tidak responsif dalam penanganan dugaan korupsi PKH dan BPNT di Desa Pesantren dan Desa Mojo.
Hal ini disampaikan oleh aktivis Gempar Kabupaten Pemalang, Hamu Fauzi.
Melalui unggahan di media sosial pribadinya, dirinya mengecam sikap Bupati Pemalang dan mendesaknya mundur jika tak mampu bekerja.
"Kalau ngga mau nolongin rakyatnya yang lagi menderita minimal jangan menyakiti mereka, kalo ngga bec*s kerja mending mundur saja," ungkap Hamu seperti dikutip Suara Pantura melalui akun pribadinya pada Minggu, 29 Oktober 2023.
Menurut Hamu, persoalan dugaan korupsi di Desa Pesantren tersebut sudah Ia sampaikan ke Bupati Pemalang melalui surat resmi.
Untuk persoalan di Desa Mojo, dirinya bersama warga pun telah menyampaikan secara lisan pula dengan Bupati.
Dengan sikap Bupati Pemalang tersebut, Hamu menilai Bupati Pemalang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi di wilayahnya.
Hamu merasa jengah dan menyatakan tidak membutuhkan bupati yang hobi datang di acara ceremonial namun gagal menyelesaikan persoalan rakyat.
"Kami ga butuh bupati yang bisanya cuma datang di acara ceremonial alias numpang manggung, kami butuh pemimpin yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat," tegasnya.
Dalam waktu dekat, Hamu menyebut bakal melakukan demo besar-besaran ke Pendopo Pemalang.***
