SuaraPantura.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Pemalang, mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pemalang.
Mnurut ketua DPC Partai Hanura Slameto dikarnakan hal itu Pilkada tahun 2024 Kabupaten Pemalang di ikuti oleh pasangan Incumben.
"Sebagai calon kepala daerah pada pilkada, petahana cenderung dapat melakukan politisasi anggaran. Sebagai calon kepala daerah petahana tentunya memiliki peluang besar dalam manfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingan politiknya." ujarnya.
Pos anggaran hibah dan belanja bantuan sosial, merupakan salah satu pos belanja paling rawan dan sangat berpotensi dipakai bagi calon kepala daerah dalam hal ini petahana sangat di mungkinkan bisa mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan dukungan.
"Politisasi anggaran ini biasanya akan dilakukan secara diam-diam dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya, dan sangat mungkin untuk meraih simpati masyarakat", terangnya.
Selain potensi penyalahgunaan dana bansos dan hibah yang sangat lebar, Partai Hanura melihat bahwa petahana juga sangat diuntungkan lewat kucuran dana desa.
"Saya khawatir dana desa juga dimanfaatkan oleh pasangan calon petahana sebagai ‘modal politik’ untuk memuluskan jalan politiknya agar dapat terpilih kembali." tegasnya.
Dalam beberapa kasus, politisasi anggaran cenderung terjadi ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di periode pertama lalu maju kembali sebagai calon petahana.
