SuaraPantura.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pemalang telah usai menyelenggarakan debat publik putaran pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang,
Acara depat perdana yang diselenggarakan oleh KPU tersebut berlangsung di salah satu hotel ternama di Kabupaten Pemalang, pada Kamis. 31 Oktober 2024.
Usai debat perdana cabup dan cawabup, mantan birokrat ini memberikan tanggapan pasalnya debat tersebut dinilai hanya sebagai ritual politik saja, sebab menurutnya debat tersebut sangat tidak berpengaruh terhadap elektoral bagi calon.
“Setelah saya mengamati dengan senior saya pak Harjanto dan pak Santoso, ternyata debat ini hanya ritual politik saja, tidak berpengaruh dengan elektoral dan apa yang disampaikan oleh Calon Bupati 01 dan 03, mereka cuma ngarang, karena tidak menguasai materi", ujarnya.
Budi Rahardjo yang akrab disapa komandan BR, kepada awak media usai mengikuti acara debat publik perdana Cabup dan Cawabup Kabupaten Pemalang, bersama dua mantan seketaris daerah (Sekda) Sri Harjanto dan Santoso, berikan lilai plus terhadap padlon nomor 02.
“Apapun itu cabup 02 dia adalah pelaku bukan hanya ungkapan andai-andai saja, mas Mansur sudah tau tata kelola pemerintahan yang kita kenal Good and Governent, dan perlu di ingat untuk kedua paslon kan hanya baru akan ini akan itu", terangnya.
Lebih lanjut, BR mengatakan, paslon 02 sudah teruji mengingat hanya menjabat beberapa tahun karena Bupati terkena masalah OTT, dan pembangunan tidak semudah membalikan telapak tangan dengan hanya menjabat satu tahun lebih.
"Coba anda bayangkan waktu 2019 – 2020, terjadi sunami dengan tertangkapnya Bupati Pemalang, bersama 11 Kepala Dinas, belum lagi banyaknya pegawai yang terkena demosi, saat itu semua mental semangat birokrasi ambruk. Saat itu mas Mansur berhasil mengembalikan mental birokrasi untuk berdiri tegak, membangun jalan tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, namun mas Mansur bisa membangun infastruktur dengan anggaran seadanya", paparnya.
Terkait sinkronisasi anggaran pusat dan anggaran daerah, menurut Budi Rahardjo cabup Mansur Hidayat sudah mengerti itu, apa itu dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana transfer daerah (Mandatori Fiskal).
Dijelaskan oleh BR, apa yang disebut dengan Mandatori Fiskal, adalah anggaran yang keluar dengan juklak dan juklis yang sangat ketat sekali, seperti contoh, anggaran senilai 68 milyar untuk keperluan pilkada itu duitnya dari pusat, tapi untuk biaya pilkada.
“Jadi anggaran sebesar itu mutlak untuk biaya pilkada, tidak bisa untuk memperbaiki jalan atau infrastruktur yang rusak,” jelasnya.
Menurut hemat kami, apa yang di sampaikan oleh cabup nomor 1 dan nomor 3 itu hanya halusinasi. “Mereka tidak paham keuangan negara. Tapi tidak apa-apalah karena ini bagian dari ritual politik, ya jalani saja", pungkasnya.
Abimanyu
