SuaraPantura.com - Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Marcab Pemalang melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran UU Pilkada yaitu UU No 10 Tahun 2016 saya melaporkan 2 (dua) orang dari ASN dan Pengusaha.
Pertama pihak ASN tersebut yang ikut aktif kampanye dengan menggunakan atribut kaos Paslon. Diketahui bersangkutan telah mengambil cuti, Ia juga berdinas menjadi Kepala Puskesmas di Kecamatan Pemalang.
Menurut ketua LMPI Marcab Pemskang Willy Triatama Bandrio saat di mintai kete4angan usai melaporkan dirinya mengungkapkan bahwa merujuk pada Surat Edaran Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 18 Tahun 2023 mengatur khusus bagi ASN yang memiliki pasangan suami atau istri yang mengikuti Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
"Ada sejumlah poin yang diatur, di antaranya ASN diperkenankan menemani pasangannya saat mendaftar ke KPU atau saat mengenalkan ke masyarakat dan juga menemani saat kampanye dan foto bersama suami atau istrinya yang mengikuti Pemilihan Kepala daerah." ucapnya
Meski dibolehkan oleh aturan, namun ASN tersebut harus mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas negara, mencegah dibuat atau dikeluarkannya keputusan atau kebijakan yang menguntungkan satu pasangan peserta Pemilihan dan termasuk menjaga netralitas ASN.
Hal lain yang dilarang oleh SE Nomor 18 Tahun 2023 tersebut yakni, meski telah mengambil cuti di luar tanggungan negara, ASN tersebut tidak boleh mengenakan baju partai atau baju pasangan calon, tidak boleh menunjukkan simbol-simbol yang menunjukkan arah dukungan, mengerahkan massa atau pun memobilisasi, juga tidak boleh yel-yel apalagi orasi kampanye.
"Jadi hanya menemani secara pasif, tidak aktif. Kami sangat percaya, jika kandidat yang akan maju pada pemilihan kepala daerah ini taat aturan, pasti akan diikuti konstituennya. Termasuk soal netralitas ASN ini," tuturnya.
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pemalang, pihaknya telah melakukan konfirmasi terkait foto yang beredar. Pihaknya akan memastikan bahwa mereka akan meneruskan laporan ini kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti.
Tak hanya itu, ketua LMPI juga melaporkan pihak seorang pengusaha ekspor impor yang berlokasi di Ulujami, yang berinisial (SB).
SB patut diduga melanggar ketentuan UU Pilkada dengan menjanjikan hadiah atau Doorprize memberikan 14 Unit Sepeda motor dan 140 Sepeda listrik serta hadiah lainnya yang senilai 2 milyar.
Hal ini juga patut diduga merupakan kampanye terselubung untuk memenangkan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2024.
Ditambahkan, Willy juga melaporkan ini karena sudah jelas dalam aturannya seperti dalam peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilkada selama masa tenang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan berbau kampanye Pilkada juga tidak boleh kegiatan yang bertentangan dengan UU Pilkada seperti menjanjikan money policty.
Abimanyu***
