SuaraPantura.com — Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pemalang berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang pada Kamis, 8 Mei 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pengalihan jalur trayek angkutan umum yang dinilai merugikan para pengemudi dan pengusaha angkutan serta UMKM.
Ketua Organda Pemalang, Andi Rustono menyatakan bahwa rencana aksi ini merupakan respons atas inisiasi dari anggota DPR RI Rizal Bawazier dari Partai Keadilan
Sejahtera.
Tapi tidak melihat realita dilapangan sepanjang pantura akan jauh lebih
menderita karena dampak yang ditimbulkan Disepanjang Pantura
“Keputusan pengalihan jalur trayek ini telah menurunkan pendapatan harian para sopir. Selain itu, rute baru yang ditetapkan tidak melewati area strategis yang biasa dilalui penumpang,” ujar Andi Rustono saat di hubuni melalui pesan singkat WhatsApp.
Aksi tersebut rencananya akan diikuti oleh sedikitnya 100 sopir dari berbagai trayek beserta armada dan atribut spanduk untuk aksi audensi.
Organda juga mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Polres Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang dan Dinas Perhubungan, terkait rencana aksi tersebut.
Para peserta audensi dijadwalkan berkumpul di sekretaryat Organda Kabupaten Pemalang pukul 10.00 WIB sebelum melakukan long march menuju Gedung DPRD.
“Kami akan menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Tujuan kami hanya satu: meminta DPRD memfasilitasi dialog terbuka antara Organda, Dishub, dan para pemangku kebijakan,” tambah Andi Rustono.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) dengan ini menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait uji coba kebijakan pembatasan kendaraan berat (truk bersumbu tiga atau lebih) di jalur Pantura Jawa Tengah.
Kebijakan uji coba ini diinisiasi berdasarkan surat rekomendasi Kementerian Perhubungan Nomor AJ.903/1/5/DRJD/2025 dan diikuti oleh berbagai surat edaran di tingkat kabupaten/kota sepanjang Pantura Jawa Tengah.
Organda menolak kebijakan pembatasan sepihak tersebut karena menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pengemudi (sopir) truk dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang jalur Pantura. Kebijakan ini bahkan tidak disertai dengan solusi konkret, seperti percepatan pembangunan jalan lingkar atau rute alternatif lain.
Pertama, kebijakan pembatasan ini secara langsung membebani sopir dan pemilik truk. Dengan pembatasan waktu operasional di jalan Pantura, para sopir terpaksa menambah rute melalui jalan tol sebagai alternatif, sehingga terjadi kenaikan signifikan pada biaya operasional mereka, termasuk biaya tol, bahan bakar, dan akomodasi.
Beban tambahan ini ditanggung sendiri oleh sopir karena tidak ada subsidi atau kompensasi dari pemerintah maupun perusahaan. Akibatnya, pendapatan bersih sopir truk berkurang, sementara biaya hidup dan operasional mereka tetap sama atau bahkan meningkat.
Kedua, pelaku UMKM di sepanjang jalur Pantura juga terkena imbas langsung dari kebijakan ini. Setiap hari, pengemudi truk dan kendaraan berat lainnya singgah di warung makan, toko kelontong, bengkel, dan tambal ban di sepanjang Pantura untuk beristirahat atau membeli kebutuhan selama perjalanan.
Dengan berkurangnya volume truk yang melintas akibat kebijakan pembatasan, para pemilik warung, bengkel, dan kios tersebut kehilangan pelanggan utama mereka. Padahal, sebagian besar usaha kecil tersebut sangat bergantung pada arus lalu lintas Pantura untuk mempertahankan usahanya.
Ketiga, kebijakan pembatasan kendaraan berat ini diambil tanpa disertai solusi nyata untuk mengurai masalah lalu lintas di Pantura. Seharusnya pemerintah mengutamakan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti percepatan pembangunan jalan lingkar, jalan tol lingkar, atau jalur khusus truk di wilayah Pantura, sebelum memberlakukan aturan baru.
Hingga saat ini, rencana pembangunan jalan lingkar dan infrastruktur alternatif lainnya belum menunjukkan kemajuan berarti. Alih-alih memberikan kemudahan, pembatasan truk yang diberlakukan secara tiba-tiba ini justru menambah beban dan membuat situasi lalu lintas semakin rumit.
Lebih jauh lagi, kebijakan ini belum dikaji secara menyeluruh dari sisi ekonomi dan sosial. Organda khawatir bahwa kebijakan sepihak tanpa analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial akan menimbulkan ketidakpastian investasi.
Pelaku usaha dan investor dikhawatirkan akan ragu menanamkan modal jika kebijakan serupa tiba-tiba diberlakukan tanpa melibatkan berbagai pihak terkait terlebih dahulu.
Demi terciptanya iklim usaha yang sehat, seharusnya dilakukan kajian komprehensif sebelum kebijakan semacam ini diberlakukan.
Organda juga menegaskan bahwa apabila dalam pelaksanaan kebijakan ini terjadi penindakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan sopir, misalnya penilangan atau penahanan unit truk tanpa solusi yang adil maka Organda bersama para sopir truk siap melakukan aksi solidaritas.
Aksi ini dapat berupa penghentian operasional kendaraan berat dengan cara memarkirkan truk di depan kantor-kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres setempat di wilayah Pantura Jawa Tengah sebagai bentuk protes damai atas kebijakan yang dianggap tidak adil.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menuntut:
1. Segera dilakukan kaji ulang terhadap kebijakan pembatasan kendaraan berat di jalur Pantura Jawa Tengah yang saat ini bersifat sepihak.
2. Penjelasan dan jaminan mengenai siapa yang akan menanggung kerugian ekonomi yang dialami oleh para pelaku UMKM dan sopir truk akibat kebijakan ini.
Abimanyu
