Suarapantura.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengatakan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.
Adanya kebijakan tersebut akhirnya berimbas tejadinya potongan dana desa (DD) yang terjadi di seluruh indonesia imbas automatik adjustment.
Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat pun mengaku akan segera melakukan klarifikasi ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Kamis, 2 Maret 2023.
Menurut Plt Bupati Pemalang, potongan dana desa tersebut sangat memberatkan desa mengingat potonganya tidak sama, ada yang sedikit ada yang besar bahkan hingga ada yang mencapai 1 miliar rupiah.
"Terkait potongan dana desa saya kira harus secepatnya di klarifikasikan ke pihak BPKAD karena pemotonganya tidak sama, biar jelas semua, takut ada yang keliru perhitunganya", ujarnya.
Mansur Hidayat menambahkan perihal automatic adjustment hanya anggaran dana desa yang terdampak pemotongan tersebut tidak berpengaruh dengan anggaran-anggaran yang lainya.
"Semua itu kan keputusan dan kewenangan pemerintah pusat, pada dasarnya kalo pemotonganya flat semua saya kira tidak perpengaruh terbadap pemerintah desa, dan saya kasihan", tegasnya.***(Abimanyu)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!