SuaraPantura.com — Tujuh pejabat eselon 2 yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, kasus jual beli jabatan (JBJ) yang menjerat Bupati Pemalang non aktif Mukti Agung Wibiwo (MAW), telah turun surat pemberhentiannya sejak 29 Mei 2023.
Sejumlah posisi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, saat ini diisi oleh pelaksana harian (Plh). Hal tersebut lantaran pejabat sebelumnya telah keluar surat pemberhetian sebagai ASN.
Berdasarkan informasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang saat di mintai keterangan melalui pesan WhatsApp MA. Puntodewo mengatakan ketujuh pejabat tersebut agar fokus menjalani persoalan hukum yang sedang berjalan.
"Bukan pemberhentian dari Aparatur Sipin Negara (ASN), tapi lebih tepatnya Pembebasan sementara dari tugas jabatan masing-mading yang bersangkutan, Wassalam ", ujarnya.
Sedikitnya ada tujuh jabatan yang saat ini diisi oleh pelaksana harian (Plh) seoerti ,Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, dan Sekretaris Dewan (Sekwan).



