Badak Jawa Mau Dipindahkan ke Alas Purwo, Ada Apa dengan Tambang Emas Ujung Kulon?
Sabila JP•
Nasional
ilustrasi badak jawa di ujung kulon. foto: Ist
Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo memunculkan pertanyaan besar. Di tengah rencana penyelamatan satwa langka tersebut, isu keberadaan tambang emas di sekitar Ujung Kulon ikut menjadi sorotan.
Benarkah ada kepentingan pertambangan di balik wacana pemindahan badak jawa?
Penelusuran Afu.id menemukan keberadaan tambang emas Cibaliung di wilayah Kabupaten Pandeglang. Namun, lokasi tambang tersebut berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Hingga kini, belum ditemukan dokumen maupun pernyataan resmi yang membuktikan adanya hubungan antara rencana relokasi badak jawa dengan kepentingan pertambangan.
Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan bahwa pemindahan badak jawa ke Alas Purwo masih sebatas wacana. Belum ada keputusan final mengenai pelaksanaan maupun jumlah badak yang akan dipindahkan.
“Kementerian Kehutanan memandang Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak jawa,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih berada pada tahap pengkajian. Belum ada keputusan untuk memindahkan populasi badak jawa dari habitat aslinya.
Tambang Emas Cibaliung Ikut Jadi Sorotan
Salah satu lokasi pertambangan yang berada di sekitar Ujung Kulon adalah tambang emas Cibaliung milik PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Wilayah izin usaha pertambangan tersebut memiliki luas sekitar 1.340 hektare dan berada di Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, serta Cibitung, Kabupaten Pandeglang.
Tambang bawah tanah Cibaliung terletak di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara itu, kawasan perbukitan Gunung Honje yang berada di sebelah barat lokasi tambang masuk dalam wilayah taman nasional.
Secara geografis dan administratif, wilayah izin tambang Cibaliung dengan kawasan konservasi Ujung Kulon merupakan dua area berbeda.
Tambang Cibaliung juga tidak lagi berada dalam fase produksi penuh. Produksi emas komersial dimulai pada 2010 dan pada 2023 telah mencapai akhir siklus tambang. Sejumlah laporan menyebut kegiatan tersebut memasuki fase pascatambang.
Fakta ini penting untuk diperhatikan. Keberadaan tambang emas di sekitar Ujung Kulon memang nyata, tetapi tidak serta-merta membuktikan bahwa pemindahan badak jawa berkaitan dengan kepentingan perusahaan tambang.
Tambang Rakyat Mangkualam Juga Disorot
Selain tambang Cibaliung, aktivitas pertambangan emas rakyat juga ditemukan di Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu.
Paguyuban penambang bersama Koperasi Desa Merah Putih Mangkualam telah mengajukan izin Wilayah Pertambangan Rakyat sejak Oktober 2025. Pengajuan tersebut berkaitan dengan aktivitas tambang di lahan pribadi warga.
Namun, pada September 2026, Komisi I DPRD Pandeglang menyoroti aktivitas pertambangan di desa tersebut karena diduga belum mengantongi izin.
Keberadaan aktivitas tambang rakyat ini menambah kompleksitas persoalan pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon. Pengawasan perizinan dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
Meski demikian, aktivitas tambang rakyat di Mangkualam juga tidak dapat langsung dikaitkan dengan rencana pemindahan badak jawa tanpa bukti yang mendukung.
Kawasan Konservasi Tidak Boleh Dijadikan Lokasi Tambang
Secara hukum, taman nasional merupakan kawasan konservasi yang memiliki perlindungan khusus. Aktivitas pertambangan tidak termasuk kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan tersebut.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservasi, termasuk melalui ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan perusakan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Karena itu, keberadaan tambang di sekitar Ujung Kulon harus dibedakan secara tegas dengan aktivitas pertambangan di dalam kawasan taman nasional.
Perlindungan terhadap habitat badak jawa tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan ekonomi. Namun, dugaan adanya agenda pertambangan di balik rencana relokasi juga harus dibuktikan melalui dokumen dan fakta, bukan sekadar asumsi.
Wacana Hashim, Ancaman Tsunami Jadi Alasan
Wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam ajang COP31 di Antalya, Turki.
Gagasan tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap ancaman tsunami akibat gempa bumi maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Rencana membangun habitat kedua bagi badak jawa sebenarnya bukan gagasan baru. Pembahasan mengenai habitat alternatif telah berlangsung sejak dekade 1980-an, dengan sejumlah lokasi yang pernah dipertimbangkan, antara lain Gunung Honje, Halimun Salak, dan Cikepuh.
Namun, hingga kini belum ada realisasi pemindahan karena membutuhkan kajian ilmiah, kesiapan habitat, serta pertimbangan konservasi yang matang.
Ujung Kulon Tetap Harus Dilindungi
Pemindahan sebagian badak jawa ke habitat kedua tidak otomatis mengubah status Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan tersebut tetap berstatus taman nasional sekaligus Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.
Perubahan peruntukan kawasan konservasi membutuhkan proses dan dasar hukum tersendiri. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai rencana perubahan status kawasan Ujung Kulon.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi, pemerintah perlu membuka informasi secara transparan mengenai alasan pemilihan Alas Purwo, kajian risiko, dampak ekologis, hingga kemungkinan pengaruh aktivitas ekonomi di sekitar Ujung Kulon.
Sebab, penyelamatan badak jawa tidak cukup hanya dengan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Habitat aslinya tetap harus dijaga, sementara setiap keputusan relokasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka kepada publik.