Ijazah Dipersoalkan, Profesor Disorot, Anggaran Sekolah Dikorupsi: Deretan Pejabat Terseret Polemik Pendidikan
Sabila JP•
Nasional
ilustrasi gambar generate by Ai
Suarapantura.com - Dunia pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat dan tokoh politik terseret berbagai persoalan. Mulai dari perkara korupsi pengadaan perangkat pendidikan, dugaan penggunaan ijazah palsu, sengketa administrasi penyetaraan ijazah, hingga kontroversi gelar profesor.
Persoalan tersebut memiliki karakter hukum yang berbeda. Ada pejabat yang telah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi, ada yang berstatus tersangka dalam dugaan penggunaan dokumen pendidikan, sementara sebagian lainnya menghadapi gugatan administrasi maupun pertanyaan mengenai rekam jejak akademik.
Nama-nama seperti mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pernah menjadi perhatian publik dalam isu yang berkaitan dengan pendidikan.
Deretan persoalan ini memunculkan pertanyaan lebih luas: bagaimana integritas dan akuntabilitas pejabat dijaga ketika pendidikan menjadi bagian dari persoalan hukum maupun kontroversi politik?
KORUPSI PENDIDIKAN: DARI PENGADAAN CHROMEBOOK HINGGA ANGGARAN SMK
Salah satu perkara terbesar yang menyita perhatian publik adalah kasus pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management untuk periode 2019–2022.
Pada 30 Juni 2026, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah menyatakan dirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Perkara tersebut berlanjut ke tingkat banding. Pada 24 September 2026, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara. Nadiem kemudian mengajukan kasasi pada Oktober 2026 untuk meminta putusan banding dibatalkan.
Dengan demikian, perkembangan perkara Nadiem harus dibaca sesuai tahapan peradilannya. Ia telah dijatuhi hukuman pada tingkat banding, tetapi masih menempuh upaya hukum kasasi.
Kasus ini menjadi sorotan karena program yang seharusnya memperluas akses teknologi bagi sekolah justru berujung pada perkara korupsi bernilai besar.
Persoalan lain muncul di Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut dugaan korupsi pengelolaan belanja hibah dan pengadaan sarana-prasarana SMK tahun anggaran 2017.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur berinisial SR sebagai tersangka pada September 2025.
Kejati Jatim menyebut perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang untuk SMK swasta dan SMK negeri. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp179,975 miliar.
SR tidak ditahan dalam perkara itu karena sedang menjalani eksekusi pidana dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun anggaran 2018, yang merugikan negara sekitar Rp8,2 miliar.
Sebelumnya, penyidik juga menetapkan sejumlah pihak lain sebagai tersangka, termasuk pejabat pembuat komitmen dan pihak yang disebut sebagai pengendali penyedia.
Perkara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan korupsi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan perangkat digital, tetapi juga pengelolaan hibah, sarana-prasarana, dan distribusi kebutuhan sekolah.
DUGAAN IJAZAH: WAKIL GUBERNUR BABEL BERHADAPAN DENGAN PROSES PIDANA
Persoalan berikutnya menyangkut dokumen pendidikan yang digunakan seorang pejabat untuk memenuhi persyaratan akademik.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu gelar Sarjana Hukum dari Universitas Azzahra.
Kasus tersebut bermula dari laporan seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung bernama Ahmad Sidik pada Juli 2025.
Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Hellyana ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Desember 2025.
Perkembangan perkara berlanjut setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap atau P21. Pada 30 Juli 2026, penyidik melaksanakan pelimpahan tahap II kepada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
Pada awal Agustus 2026, Kejari Pangkalpinang menyatakan perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.
Dengan status tersebut, Hellyana harus diposisikan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan ijazah, bukan sebagai orang yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.
Perkara ini menjadi penting karena dokumen pendidikan merupakan salah satu persyaratan yang dapat menentukan kelayakan seseorang menduduki jabatan publik.
SENGKETA ADMINISTRASI: PUTUSAN MA TERKAIT SURAT PENYETARAAN IJAZAH GIBRAN
Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi perhatian dalam persoalan administrasi pendidikan.
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga mewajibkan pihak kementerian mencabut surat keterangan tersebut.
Perkara ini sebelumnya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum akhirnya diputus pada tingkat kasasi.
Namun, terdapat hal yang perlu dibedakan secara tegas. Putusan MA tersebut merupakan pembatalan keputusan administrasi berupa surat penyetaraan pendidikan. Putusan itu tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai putusan pidana terhadap Gibran ataupun kesimpulan bahwa ia menggunakan ijazah palsu.
Meski demikian, putusan tersebut menambah perhatian publik terhadap persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan pejabat negara.
KONTROVERSI GELAR PROFESOR: DASCO DAN BAMSOET PERNAH DISOROT
Selain perkara pidana dan sengketa administrasi, dunia politik juga pernah diramaikan kontroversi mengenai gelar profesor sejumlah tokoh.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu nama yang disorot setelah dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada Desember 2022.
Pada 2024, Majalah Tempo menerbitkan investigasi yang mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses pengajuan gelar profesor Dasco.
Sorotan tersebut meliputi riwayat mengajar, jenjang jabatan akademik, hingga publikasi ilmiah yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan profesor.
Tempo menemukan perbedaan antara riwayat mengajar dalam dokumen pengajuan dengan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang diakses pada Juni 2024.
Investigasi itu juga mempertanyakan sejumlah publikasi ilmiah yang diajukan Dasco, termasuk persoalan pengindeksan jurnal dan kesesuaian informasi penerbitan.
Dasco membantah adanya persoalan dalam proses tersebut. Ia menyatakan telah menjalankan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian sesuai mekanisme.
Dalam perkembangan berikutnya, Tempo mencatat adanya perubahan tampilan data PDDikti pada Juli 2024 yang menunjukkan riwayat mengajar Dasco sejak semester ganjil 2010.
Karena itu, polemik tersebut perlu ditempatkan sebagai kontroversi akademik dan pertanyaan mengenai proses administrasi gelar, bukan sebagai bukti bahwa Dasco memiliki gelar palsu.
Nama mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo juga muncul dalam investigasi Tempo mengenai gelar profesor.
Tempo menyoroti ketidaksesuaian urutan pencatatan pendidikan dalam data akademik yang diaksesnya. Data tersebut saat itu menunjukkan gelar magister Bambang tercatat lebih dahulu dibandingkan gelar sarjana.
Bambang menjelaskan bahwa ia menempuh pendidikan magister dan sarjana secara bersamaan. Ia menyebut ujian akhir dan kelulusan kedua program berlangsung dalam waktu yang berdekatan, meskipun sertifikat magisternya diterbitkan lebih dahulu.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai tata kelola gelar akademik dan persyaratan profesor di perguruan tinggi.
Sama seperti polemik Dasco, persoalan tersebut tidak dapat disamakan dengan tindak pidana atau kesimpulan bahwa gelar akademik seseorang tidak sah tanpa keputusan lembaga berwenang.
PENDIDIKAN DAN INTEGRITAS PEJABAT
Rangkaian perkara tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan memiliki dimensi yang luas.
Di satu sisi, terdapat dugaan korupsi anggaran dan pengadaan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Di sisi lain, muncul persoalan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik.
Sementara itu, kontroversi gelar akademik memperlihatkan pentingnya transparansi perguruan tinggi dalam menerbitkan gelar dan menetapkan jabatan profesor.
Ketiga kategori tersebut tidak boleh dicampuradukkan. Tersangka belum tentu terpidana, sengketa administrasi bukan otomatis perkara pidana, dan kritik akademik tidak serta-merta membuktikan adanya pemalsuan gelar.
Namun, seluruh persoalan itu memiliki satu titik temu: publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan ketika nama pejabat muncul dalam persoalan pendidikan.
Sebab, pendidikan bukan sekadar urusan gelar, ijazah, atau anggaran. Pendidikan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, perguruan tinggi, serta pejabat yang diberi mandat untuk mengelolanya.