Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Guntur Romli Desak Audit Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad: Pejabat Negara Jangan Berdiri di Dua Sisi

Sabila JP•
Nasional

(Dok Instagram @raffinagita1717/Kreasi Meta AI)

Suarapantura.com - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mendesak agar pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang diterima perusahaan milik Raffi Ahmad diaudit. Ia juga meminta delapan dokumen pengadaan dibuka kepada publik.

Pernyataan Guntur Romli itu merespons sorotan terhadap temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa influencer dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia.

Menurut Guntur, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut besarnya tarif untuk membuat konten, melainkan adanya potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan sekaligus keterkaitan dengan perusahaan penerima kontrak.

“ICW sudah membongkarnya. Ada paket jasa influencer dari Kemendikbudristek dan KKP. Semuanya jatuh ke PT Rans Animasi Indonesia,” katanya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (16/11).

Guntur menyebut dana Rp14,7 miliar tersebut bersumber dari uang rakyat yang masuk ke perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Raffi Ahmad, salah satu Utusan Khusus Presiden.

Anak Puan Maharani Dituding Tak Lulus S1, Status Pendidikan Pinka Haprani Jadi Sorotan
Baca Juga · Nasional
Anak Puan Maharani Dituding Tak Lulus S1, Status Pendidikan Pinka Haprani Jadi Sorotan

Dia mengungkapkan Raffi Ahmad duduk sebagai komisaris di perusahaan tersebut dan memiliki kendali pada perusahaan induknya.

“KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tiga kali mengontraknya, setelah dia (Raffi Ahmad) dilantik menjadi utusan khusus,” ujarnya.

Guntur juga menyoroti kebijakan pemerintah yang berulang kali menyerukan penghematan dan efisiensi anggaran. Menurut dia, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk jasa konten influencer patut dipertanyakan di tengah imbauan agar masyarakat dan pemerintah melakukan penghematan.

“Rakyat disuruh berhemat, tetapi kementerian masih sanggup membayar miliaran untuk konten,” tuturnya.

Badak Ujung Kulon Mau Dipindah, Warga Sentil Hashim: Urus Dulu Janji Kampanye Prabowo!
Baca Juga · Nasional
Badak Ujung Kulon Mau Dipindah, Warga Sentil Hashim: Urus Dulu Janji Kampanye Prabowo!

Bagi Guntur, persoalan utama bukan sekadar mahal atau murahnya tarif setiap konten. Ia mempertanyakan posisi seorang pejabat negara yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang menerima proyek pemerintah.

“Konflik kepentingan yang terang-terangan. Kami menuntut buka 8 dokumen pengadaan dan audit oleh BPK,” ucapnya.

ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan

Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia dari dua kementerian dengan nilai keseluruhan sekitar Rp14,7 miliar.

Temuan tersebut mencakup lima paket dari lingkungan Kementerian Pendidikan dan tiga paket dari KKP. Sejumlah pekerjaan berkaitan dengan promosi melalui media sosial, produksi konten, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan tertentu.

Ijazah Dipersoalkan, Profesor Disorot, Anggaran Sekolah Dikorupsi: Deretan Pejabat Terseret Polemik Pendidikan
Baca Juga · Nasional
Ijazah Dipersoalkan, Profesor Disorot, Anggaran Sekolah Dikorupsi: Deretan Pejabat Terseret Polemik Pendidikan

ICW turut menyoroti hubungan kepemilikan perusahaan dengan Raffi Ahmad yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan, kewajaran harga, serta kemungkinan konflik kepentingan. Meski demikian, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan audit yang berwenang.

Desakan Guntur Romli agar delapan dokumen pengadaan dibuka dan dilakukan audit BPK menjadi bagian dari tuntutan transparansi penggunaan anggaran negara.

Hingga persoalan tersebut mendapat penjelasan dan pemeriksaan menyeluruh, publik masih menunggu kejelasan mengenai proses pemilihan penyedia, dasar penetapan nilai kontrak, serta mekanisme pengawasan terhadap pengadaan yang melibatkan perusahaan dengan keterkaitan pejabat negara.

Tags:
#Guntur Romli#Raffi Ahmad#RANS#BPK#KPK
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…