Dasco Masuk Bursa Pengganti Gibran, Dua Kontroversi Lama Kembali Disorot: Profesor dan Kasino Kamboja
Sabila JP•
Nasional
Prof.Dr.Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH,
Foto: Ist
Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai masuk dalam perbincangan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, bahkan menyebut Dasco layak diperhitungkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Namun, di tengah munculnya nama Dasco dalam bursa RI 2, rekam jejak dan sejumlah kontroversi yang pernah menyeret namanya kembali menarik perhatian.
Setidaknya ada dua polemik besar yang pernah menjadi sorotan media, yakni persoalan gelar guru besar di Universitas Pakuan dan laporan investigasi mengenai keterkaitan pengalaman bisnis Dasco dengan perusahaan yang beroperasi di Kamboja.
Dua persoalan tersebut pernah menjadi bahan pemberitaan dan perdebatan publik. Meski demikian, keduanya harus dibedakan dari perkara pidana yang telah terbukti melalui proses hukum.
Polemik Gelar Profesor, Tempo Pertanyakan Rekam Jejak Akademik
Polemik pertama muncul pada 2024 setelah Majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi mengenai proses akademik yang mengantarkan Dasco memperoleh gelar profesor dari Universitas Pakuan.
Dasco dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Desember 2022. Namun, investigasi Tempo mempertanyakan sejumlah aspek persyaratan akademik, terutama riwayat mengajar, jenjang jabatan akademik, serta publikasi ilmiah yang digunakan dalam proses pengajuan gelar tersebut.
Salah satu persoalan yang disorot adalah perbedaan data mengenai riwayat mengajar Dasco.
Tempo melaporkan bahwa dokumen pengajuan profesor mencatat Dasco telah mengajar sejak September 2010. Sementara itu, data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang diakses media tersebut pada awal Juni 2024 menunjukkan riwayat mengajar yang baru tercatat pada 2016.
Tempo juga menyoroti publikasi ilmiah yang digunakan dalam pengajuan profesor. Sejumlah artikel dipertanyakan karena persoalan pengindeksan jurnal dan ketidaksesuaian informasi volume maupun edisi dengan arsip penerbit.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Dasco menyatakan proses pengajuan gelar profesor telah dilakukan sesuai mekanisme.
Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas pengajarannya telah dimulai sejak 2010 di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Dasco menduga Universitas Azzahra tidak memperbarui data riwayat mengajarnya.
Dalam perkembangan berikutnya, Tempo mencatat tampilan baru PDDikti pada 4 Juli 2024 telah menunjukkan riwayat mengajar Dasco sejak semester ganjil 2010.
Dengan demikian, polemik tersebut merupakan persoalan yang perlu dilihat berdasarkan dokumen dan klarifikasi para pihak. Belum ditemukan keputusan resmi yang menyatakan gelar profesor Dasco dicabut atau ia terbukti melakukan pelanggaran akademik.
Nama Dasco Muncul dalam Laporan Kasino Kamboja
Kontroversi kedua mencuat pada April 2025 melalui laporan investigasi Tempo mengenai pengusaha dan politikus Indonesia yang disebut memiliki keterkaitan dengan bisnis kasino di Kamboja.
Nama Dasco muncul dalam laporan tersebut karena riwayat pengalaman bisnisnya tercantum dalam laporan tahunan 2022 PT MNC Digital Entertainment Tbk.
Dokumen itu mencantumkan sejumlah perusahaan luar negeri yang berkaitan dengan pengalaman bisnis Dasco, di antaranya Golden Oasis Entertainment Ltd dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja.
Tempo kemudian menghubungkan Golden Oasis Entertainment Ltd dengan pengelolaan Trimulia Casino di Sihanoukville, Kamboja.
Laporan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan Dasco dengan perusahaan yang disebut dalam investigasi itu. Namun, pencantuman pengalaman bisnis dalam dokumen perusahaan tidak otomatis membuktikan seseorang merupakan pemilik kasino ataupun terlibat dalam operasional perjudian.
Saat dimintai tanggapan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan tidak yakin Dasco memiliki keterkaitan dengan perusahaan judi di Kamboja.
"Saya tidak yakin," kata Muzani di Kompleks Parlemen pada 9 April 2025.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga membela Dasco. Ia menilai laporan tersebut bersifat insinuatif karena tidak menjelaskan secara terperinci peran Dasco dalam bisnis perjudian yang diberitakan.
Tempo sebelumnya melaporkan telah berupaya meminta tanggapan langsung kepada Dasco, tetapi belum memperoleh jawaban ketika laporan diterbitkan.
Hingga berdasarkan sumber yang ditelusuri, belum ditemukan penetapan Dasco sebagai tersangka dalam perkara perjudian daring di Kamboja.
Kini Namanya Diperbincangkan sebagai Pengganti Gibran
Dua kontroversi tersebut kembali relevan untuk dicermati setelah Pangi Syarwi Chaniago menyebut Dasco sebagai salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.
Pangi menilai wakil presiden mendatang harus memiliki loyalitas kepada presiden, kemampuan komunikasi, jejaring politik luas, kedekatan politik dengan presiden, serta mampu membangun pasangan militer-sipil.
Ia juga mengingatkan agar pemerintahan tidak kembali mengalami fenomena "matahari kembar".
"Ada satu hal penting yang tidak boleh terulang, fenomena matahari kembar dalam pemerintahan. Wakil presiden idealnya mampu bekerja dalam senyap, tidak grasah-grusuh, tidak menciptakan kegaduhan politik, dan tidak sibuk membangun panggung sendiri," kata Pangi.
Menurut Pangi, Dasco memiliki kedekatan politik dengan Prabowo, posisi strategis di Partai Gerindra, serta pengalaman menjembatani kepentingan politik di parlemen.
"Lalu, siapa sosok yang memenuhi kriteria tersebut? Jika seluruh kriteria itu digunakan sebagai parameter, menurut saya, nama yang mulai mengerucut dan layak diperhitungkan adalah Sufmi Dasco Ahmad," ujarnya.
Munculnya nama Dasco tentu membuka ruang bagi publik untuk mencermati rekam jejak, pengalaman, serta kontroversi yang pernah menjadi sorotan.
Sebab, pembicaraan mengenai calon pengisi jabatan wakil presiden bukan hanya menyangkut kedekatan politik dan kemampuan membangun komunikasi dengan presiden, tetapi juga transparansi rekam jejak figur yang diperbincangkan.
Meski demikian, hingga kini Dasco belum dapat disebut sebagai calon resmi pengganti Gibran. Penentuan dua nama calon wakil presiden tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.