ilustrasi logo bank BUMN. Foto: Ist
Suarapantura.com - Dugaan penyimpangan penyaluran kredit pada salah satu bank milik negara di Kabupaten Tasikmalaya menyeret dua orang sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam perkara penyaluran kredit di Unit Cikalong selama periode 2022–2023 yang ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,98 miliar.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial GM, yang bekerja sebagai marketing bank pelat merah, serta H yang berperan sebagai perantara atau calo pencari nasabah.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Aka Kurniawan, S.H., M.H., menyampaikan penetapan kedua tersangka dalam konferensi pers di Media Center Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (18/11/2026).
“Perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran kredit ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.981.204.055,” ujar Dr. Aka.
Nilai kerugian tersebut mendekati Rp2 miliar. Namun, penetapan tersangka ini baru mengungkap dua pihak yang diduga terlibat, yakni seorang tenaga pemasaran dari internal bank dan seorang perantara pencari nasabah.
86 Saksi Diperiksa, Tiga Ahli Dimintai Keterangan
Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Nomor Print–66/M.2.33/Fd.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan surat Nomor Print–1374/M.2.33/Fd.1/10/2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Tasikmalaya melakukan pendalaman perkara sejak 14 Oktober hingga 16 November 2026.
Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa 86 orang saksi, meminta keterangan dari tiga orang ahli, serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran kredit.
“Selama rentang waktu tersebut, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 86 orang saksi dan meminta keterangan dari 3 orang ahli. Kami juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara penyimpangan penyaluran kredit ini,” jelasnya.
Bagaimana Pengawasan Penyaluran Kredit?
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai proses penyaluran kredit di Unit Cikalong. Keterlibatan seorang marketing bank dan perantara pencari nasabah membuat mekanisme pengajuan, verifikasi, hingga pencairan kredit menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri dalam penyidikan.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan kelayakan debitur dijalankan, siapa saja yang memiliki kewenangan menyetujui kredit, serta apakah terdapat pihak lain yang turut menikmati atau memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan tersebut.
Kejari Kabupaten Tasikmalaya telah mengungkap nilai kerugian negara sebesar Rp1.981.204.055 dan menetapkan dua tersangka. Namun, informasi mengenai pola penyimpangan, jumlah nasabah atau fasilitas kredit yang bermasalah, serta aliran dana dalam perkara ini belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan.
Pengungkapan lebih lanjut menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban tidak berhenti pada dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, apabila penyidikan menemukan keterlibatan pihak lain.
Hingga proses hukum berjalan, GM dan H tetap berstatus tersangka. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada keduanya harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.