Dana KBS Rp5 Miliar Diduga Mengalir ke Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Dalih Honorarium Dipertanyakan
Sabila JP•
Nasional
Tersangka CA, mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya saat ditahan Kejati Jatim. (Dok. Selalu.id).
Suarapantura.com - Dugaan aliran dana sekitar Rp5 miliar dari Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kepada sejumlah anggota Komisi B DPRD Surabaya mencuat di tengah penyidikan baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Dana tersebut diduga disalurkan dengan dalih pembayaran honorarium narasumber. Namun, informasi yang beredar menyebut pemberian honorarium itu tidak disertai surat keputusan (SK) sebagai dasar administrasi.
Dugaan tersebut menjadi sorotan karena penyidik Kejati Jatim tengah menelusuri pengeluaran kas PDTS KBS sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan aliran dana itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif, memilih tidak memberikan komentar. Ia menyebut persoalan tersebut terjadi di luar masa kepemimpinannya.
“Oh, no comment, karena itu bukan periode saya,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut belum menjelaskan apakah dugaan pemberian honorarium kepada anggota Komisi B pernah terjadi, siapa saja penerimanya, maupun bagaimana mekanisme pencairan dana tersebut.
Dugaan Honorarium Rp5 Miliar Tanpa SK
Informasi mengenai dugaan aliran dana sekitar Rp5 miliar itu berkaitan dengan penelusuran pengeluaran kas PDTS KBS oleh penyidik Kejati Jatim.
Salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah dasar pemberian honorarium narasumber kepada anggota DPRD. Jika benar pembayaran dilakukan tanpa SK atau dokumen pendukung yang dipersyaratkan, penyidik perlu mengungkap siapa yang mengusulkan, menyetujui, mencairkan, hingga menerima dana tersebut.
Namun, hingga kini dugaan aliran dana Rp5 miliar kepada anggota Komisi B DPRD Surabaya tersebut belum terkonfirmasi secara independen. Belum ada rincian resmi mengenai daftar penerima, tanggal transaksi, maupun dokumen yang menjadi dasar pembayaran.
Karena itu, dugaan tersebut masih perlu diuji melalui penelusuran dokumen keuangan dan keterangan pihak-pihak terkait.
Kejati Jatim Terbitkan Sprindik Baru
Polemik ini mencuat bersamaan dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru oleh Kejati Jatim untuk mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS.
Dalam penyidikan baru tersebut, tim penyidik mulai menelusuri catatan pengeluaran kas perusahaan daerah selama 2025 hingga 2026.
Selain dugaan aliran dana Rp5 miliar, pengusutan perkara ini juga dikaitkan dengan dugaan upaya penghentian perkara yang disebut melibatkan uang sebesar Rp2,2 miliar.
Dugaan tersebut juga masih menjadi bagian dari informasi yang didalami penyidik pidana khusus Kejati Jatim. Belum terdapat keterangan terperinci dalam bahan yang disampaikan mengenai pihak yang diduga terlibat maupun mekanisme pemberian uang tersebut.
Penelusuran terhadap pengeluaran kas menjadi penting untuk mengungkap apakah terdapat transaksi yang tidak memiliki dasar kegiatan, tidak didukung dokumen pertanggungjawaban, atau menguntungkan pihak tertentu.
Mantan Dirut KBS Ditahan dalam Perkara Periode 2016–2024
Di tengah penyidikan baru, perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2016–2024 juga telah memasuki tahap penuntutan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua dari Kejati Jatim pada Senin (16/11/2026).
Tersangka berinisial CA, mantan Direktur Utama KBS, kemudian ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Kasi Intel Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, mengungkapkan bahwa jaksa menerima sejumlah barang bukti dalam pelimpahan tersebut.
"JPU menerima delapan peti kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit ponsel, uang tunai, serta bukti kepemilikan tanah dan bangunan," ujarnya.
Berdasarkan hasil penyidikan dalam perkara tersebut, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Kerugian keuangan negara dalam perkara pengelolaan keuangan KBS periode 2016–2024 disebut mencapai sekitar Rp10 miliar.
Munculnya dugaan aliran dana Rp5 miliar kepada anggota Komisi B DPRD Surabaya menambah perhatian terhadap pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui penyidikan: apakah pembayaran honorarium benar terjadi, siapa penerimanya, apa dasar kegiatan yang dibayarkan, dan apakah seluruh transaksi tercatat dalam laporan keuangan PDTS KBS?
Selain itu, perlu dijelaskan apakah dugaan aliran dana tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi B terhadap perusahaan daerah atau merupakan transaksi dengan tujuan lain.
Penting pula membedakan penyidikan baru atas pengeluaran kas periode 2025–2026 dengan perkara yang telah dilimpahkan ke penuntutan terkait pengelolaan keuangan periode 2016–2024. Keduanya memiliki rentang waktu dan proses hukum berbeda sehingga tidak dapat serta-merta dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan.
Hingga berita ini disusun, dugaan aliran dana Rp5 miliar dan dugaan penggunaan uang Rp2,2 miliar untuk menghentikan perkara masih membutuhkan pembuktian. Sementara itu, perkara mantan Dirut KBS berinisial CA telah memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
Pengungkapan dokumen transaksi, pihak penerima, serta tanggapan resmi PDTS KBS dan DPRD Surabaya akan menjadi kunci untuk memperjelas dugaan tersebut.