Habiburokhman. Foto: Ist
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan memasuki tahap pengambilan keputusan akhir dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Setelah tertunda selama sekitar 18 tahun, regulasi yang dinantikan dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut kini tinggal menunggu keputusan rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan optimistis RUU Perampasan Aset dapat disahkan menjadi undang-undang dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB.
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menjelang agenda tersebut, Habiburokhman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut Dasco berperan mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak awal pembahasan.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, Dasco telah meminta Komisi III mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.
Dukungan tersebut, kata Habiburokhman, tidak hanya diberikan dalam pembahasan formal. Dasco juga meminta Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) meskipun DPR sedang memasuki masa reses.
"Beliau meminta kami tetap melaksakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," ujarnya.
Seluruh Fraksi Setuju RUU Dibawa ke Paripurna
Sebelum dijadwalkan masuk rapat paripurna, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad tersebut, seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya diteruskan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Dari pihak pemerintah hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, bersama perwakilan kementerian terkait.
Dalam rapat itu, pemerintah menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyampaikan apresiasi atas penyelesaian pembahasan tingkat pertama.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.
Dengan persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah, tahapan pembahasan tingkat pertama telah selesai. Keputusan akhir berada pada rapat paripurna DPR.
Penantian 18 Tahun dan Harapan Pemberantasan Korupsi
RUU Perampasan Aset telah menjadi agenda legislasi yang dibicarakan selama bertahun-tahun. Pembahasannya kembali bergerak pada periode DPR saat ini setelah regulasi tersebut ditetapkan sebagai salah satu prioritas legislasi.
Dalam pembahasan tingkat I, Komisi III dan pemerintah membahas ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM). Ketua Komisi III Habiburokhman sebelumnya menyebut terdapat 397 DIM yang dibahas, terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Sejumlah isu penting turut menjadi perhatian dalam pembahasan, termasuk mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, pengawasan pengadilan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Ketentuan tersebut menjadi penting karena kewenangan perampasan aset harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara. Mekanisme hukum yang kuat diperlukan agar aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan, tetapi tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi yang tertunda selama 18 tahun. Publik juga menunggu bagaimana aturan tersebut nantinya diterapkan, terutama dalam mengembalikan aset hasil kejahatan dan memperkuat pemberantasan korupsi.
Rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) menjadi tahapan penentu setelah Komisi III dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama. Jika disetujui dalam rapat tersebut, RUU Perampasan Aset akan memasuki tahap berikutnya sebagai undang-undang sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.