Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Felix Purba Sentil Bahlil soal Tambang Ujung Kulon: Jangan Gunakan Nama Hashim untuk Tekan Masyarakat!

Sabila JP•
Nasional

Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Suarapantura.com - Rencana penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di sekitar kawasan Ujung Kulon, Banten, menuai sorotan. Felix Martuah Purba mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar tidak menjadikan nama maupun badan usaha yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo sebagai instrumen untuk menekan masyarakat.

Felix meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon untuk kepentingan pertambangan.

Menurutnya, kebijakan penetapan WUP tidak boleh hanya mempertimbangkan potensi investasi dan keuntungan ekonomi. Pemerintah juga harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem, kehidupan masyarakat lokal, serta kepentingan pelestarian lingkungan.

Ia secara khusus mengingatkan Bahlil agar memastikan kebijakan sektor pertambangan tidak menimbulkan tekanan terhadap masyarakat maupun mengabaikan perlindungan kawasan konservasi.

“Jangan sampai nama, kepentingan, ataupun badan usaha yang berkaitan dengan beliau justru dipersepsikan sebagai bagian dari upaya mendorong kepentingan pertambangan. Kita tentu berharap seluruh pihak tetap mengedepankan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Felix, Selasa (17/11/2026).

Felix menilai Ujung Kulon bukan sekadar wilayah yang dapat dipandang dari sisi investasi dan potensi ekonomi. Kawasan tersebut memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, hutan, serta habitat satwa liar yang harus dilindungi.

DPR Minta Publik Percaya Data KPU soal Ijazah, Mengapa Dokumen Pendidikan Anggota Dewan Tak Dibuka?
Baca Juga · Nasional
DPR Minta Publik Percaya Data KPU soal Ijazah, Mengapa Dokumen Pendidikan Anggota Dewan Tak Dibuka?

“Kita harus memahami bahwa Ujung Kulon bukan sekadar hamparan tanah yang bisa dilihat dari sudut pandang investasi dan kepentingan ekonomi. Ujung Kulon adalah kawasan konservasi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, hutan, serta habitat satwa liar yang harus dijaga kelestariannya,” katanya.

Nama Hashim Ikut Disinggung dalam Polemik Tambang Ujung Kulon

Pernyataan Felix juga menyinggung nama Hashim Djojohadikusumo yang dikaitkan dengan perhatian terhadap pelestarian satwa dan lingkungan hidup.

Felix mengaku berharap perhatian tersebut tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian alam. Ia tidak ingin muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa nama maupun badan usaha yang berkaitan dengan Hashim digunakan untuk mendorong kepentingan pertambangan di sekitar kawasan konservasi.

Namun, pernyataan tersebut merupakan peringatan dan kekhawatiran Felix. Belum ada bukti yang disampaikan dalam pernyataannya bahwa Hashim maupun badan usaha yang dikaitkan dengannya telah menggunakan pengaruh untuk menekan masyarakat atau mendorong kegiatan pertambangan di kawasan tersebut.

Sorotan ini muncul setelah penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon menjadi perhatian publik.

BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?
Baca Juga · Nasional
BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?

Persoalan tersebut dinilai sensitif karena Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi penting bagi Indonesia. Taman nasional ini menjadi habitat alami terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu satwa paling langka di dunia.

Kawasan tersebut juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

Bahlil Diminta Buka Dasar Penetapan Wilayah Tambang

Felix meminta Kementerian ESDM memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon.

Penjelasan tersebut, menurutnya, harus mencakup lokasi, koordinat, status kawasan, serta kajian lingkungan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat mengetahui secara jelas wilayah mana yang masuk dalam penetapan WUP dan bagaimana kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kawasan konservasi maupun kehidupan warga.

Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!
Baca Juga · Nasional
Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat Banten dalam proses pengambilan keputusan.

Aspirasi masyarakat, kata Felix, tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi agar kebijakan pembangunan tidak memicu kesalahpahaman maupun persoalan sosial di kemudian hari.

Felix berharap Bahlil dan jajaran Kementerian ESDM memastikan seluruh kepentingan investasi berjalan sesuai ketentuan hukum tanpa mengesampingkan perlindungan lingkungan.

Baginya, pembangunan ekonomi dan pelestarian alam seharusnya dapat berjalan beriringan. Ujung Kulon bukan hanya kekayaan alam masyarakat Banten, tetapi juga warisan Indonesia yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Kementerian ESDM, Hashim Djojohadikusumo, serta badan usaha terkait untuk memberikan penjelasan mengenai penetapan wilayah pertambangan dan kekhawatiran yang disampaikan Felix.

Tags:
#Felix Martuah Purba#Bahlil Lahadalia#Hashim Djojohadikusumo#Kementerian ESDM
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…