Skandal dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro BNI Cabang Jember, Jawa Timur, semakin melebar. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara yang ditaksir merugikan negara Rp41,48 miliar. Modusnya, identitas warga diduga dicatut untuk mencairkan kredit, sementara pemilik KTP hanya menerima uang Rp50 ribu dan paket sembako.
Tiga tersangka baru tersebut masing-masing berinisial A, selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah; JAC, sekretaris kelompok tersebut; serta HP, yang merupakan Pejabat Sementara (Pgs) BNI Kalisat.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja, mengatakan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tertanggal 16 November 2026. Setelah penetapan tersebut, penyidik langsung melakukan penahanan.
"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tertanggal 16 November 2026 dan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari hingga 5 Desember 2026," kata Punia di Surabaya, Selasa (17/11/2026).
Ketiga tersangka kini ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Identitas Warga Diduga Dicatut untuk Cairkan KUR Rp45 Juta
Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan manipulasi penyaluran KUR mikro yang menyasar masyarakat kecil.
Sejumlah warga yang identitasnya digunakan disebut bukan petani maupun peternak dan tidak memiliki usaha produktif sebagaimana persyaratan penerima KUR.
Untuk mengumpulkan identitas calon debitur, dokumen pribadi warga berupa KTP, kartu keluarga (KK), hingga akta nikah diduga diminta dengan dalih pengurusan bantuan sosial (bansos).
Melalui pengajuan yang dilakukan Pokmas Titipan Barokah, tercatat sebanyak 63 warga didaftarkan sebagai debitur dengan plafon kredit masing-masing mencapai Rp45 juta.
Namun, setelah kredit dicairkan, warga yang identitasnya digunakan diduga tidak pernah menikmati dana pinjaman tersebut.
Buku tabungan dan kartu ATM justru dikuasai pihak pengelola. Sementara pemilik identitas asli hanya menerima uang Rp50 ribu dan paket sembako.
Praktik tersebut menjadi salah satu bagian yang disorot dalam penyidikan karena masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program kredit usaha justru diduga hanya dijadikan alat untuk mencairkan pinjaman.
Tiga Tersangka Baru, Kerugian Rp2,95 Miliar
Penetapan A, JAC, dan HP merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi KUR BNI Cabang Jember periode 2021–2023.
Sebelumnya, pada 10 November 2026, Kejati Jawa Timur telah menetapkan Direktur CV Karomah Jaya Mandiri berinisial ASH sebagai tersangka.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, perbuatan yang disangkakan kepada A, JAC, dan HP mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,95 miliar.
Sementara itu, perbuatan tersangka ASH disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3,30 miliar.
Secara keseluruhan, perkara dugaan penyimpangan penyaluran KUR mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023 ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp41,48 miliar.
Angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan yang tengah diusut Kejati Jawa Timur dalam penyaluran program kredit yang semestinya membantu pelaku usaha mikro.
Program Kredit Rakyat Dipertanyakan
KUR merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha produktif memperoleh akses permodalan.
Karena itu, dugaan pencatutan identitas warga yang tidak memiliki usaha produktif dalam penyaluran KUR menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses verifikasi calon debitur dan pengawasan pencairan kredit.
Penyidikan Kejati Jawa Timur diharapkan dapat mengungkap bagaimana puluhan identitas warga bisa digunakan untuk pengajuan kredit, siapa yang menguasai dana pencairan, serta ke mana aliran uang tersebut berakhir.
Peran pihak perbankan yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga menjadi bagian penting untuk ditelusuri dalam mengungkap proses penyaluran kredit tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program pembiayaan bagi masyarakat kecil harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari identitas dan dokumen warga.