Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

DPR Minta Publik Percaya Data KPU soal Ijazah, Mengapa Dokumen Pendidikan Anggota Dewan Tak Dibuka?

Sabila JP•
Nasional

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).(KOMPAS/PRIYOMBODO)

Suarapantura.com - Pernyataan pimpinan DPR RI yang meminta masyarakat melihat data pendidikan anggota legislatif melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya menjawab desakan publik. Persoalannya bukan sekadar apakah para anggota DPR mencantumkan riwayat pendidikan saat pencalonan, melainkan sejauh mana dokumen ijazah mereka dapat diperiksa dan keabsahannya diverifikasi secara terbuka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR telah diserahkan kepada KPU ketika mereka mengikuti proses pencalonan sebagai calon anggota legislatif.

"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah masyarakat ramai mendesak agar seluruh anggota DPR RI membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Namun, jawaban bahwa data pencalonan tersedia di KPU menyisakan pertanyaan mendasar. Apakah masyarakat hanya dapat melihat informasi pendidikan yang dicantumkan calon legislatif, atau juga bisa mengakses salinan ijazah yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan tersebut?

Sebab, keterbukaan informasi mengenai jenjang pendidikan belum tentu menjawab persoalan autentisitas dokumen. Publik membutuhkan kepastian mengenai proses pemeriksaan, lembaga yang melakukan verifikasi, serta mekanisme untuk memastikan dokumen pendidikan tersebut benar-benar sah.

KPU Sebut 580 Anggota DPR Memenuhi Syarat Pendidikan

Komisioner KPU RI Idham Kholik menegaskan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.

Persyaratan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Idham juga menyampaikan data pendidikan terakhir 580 anggota DPR berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025.

Rinciannya, 191 anggota berpendidikan terakhir SMA, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3.

BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?
Baca Juga · Nasional
BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?

Data tersebut menjadi penegasan KPU bahwa seluruh anggota DPR telah memenuhi batas pendidikan minimal untuk mengikuti pencalonan legislatif.

Akan tetapi, data statistik pendidikan itu belum dengan sendirinya menjawab tuntutan masyarakat untuk melihat dokumen ijazah dan mengetahui bagaimana proses autentikasi dilakukan.

Dengan kata lain, ada perbedaan antara menyatakan seorang calon telah memenuhi syarat administrasi, menampilkan riwayat pendidikannya, dan membuka bukti dokumen yang mendasari keterangan tersebut.

Petisi Buka Ijazah DPR Tembus 24 Ribu Tanda Tangan

Desakan transparansi tersebut menguat melalui petisi di platform Change.org yang diinisiasi Farida Octavia.

Petisi bertajuk "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali" meminta agar seluruh legislator membuka dokumen pendidikan mereka kepada masyarakat.

Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 23.01 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 24.088 tanda tangan.

Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan.

Pertama, pimpinan DPR diminta mewajibkan seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Kedua, KPU dan kementerian terkait didesak memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.

Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!
Baca Juga · Nasional
Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!

Ketiga, seluruh anggota DPR diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam petisinya, Farida menilai masyarakat berhak memastikan para pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan diperoleh melalui prosedur akademik yang benar.

Menurut dia, keterbukaan dokumen pendidikan bukan semata persoalan privasi, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat yang memberikan mandat politik.

DPR Sebut Data Terbuka, Komisi X Serahkan ke KPU

Selain Dasco, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menyatakan riwayat pendidikan anggota dewan dapat ditelusuri melalui laman resmi DPR maupun KPU.

Saan meminta masyarakat tidak membangun opini negatif seolah-olah latar belakang pendidikan anggota DPR bermasalah.

"Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa ditelusuri. Ada laman DPR yang bisa melihat latar belakang anggota DPR. Baik di KPU maupun di DPR itu kan bisa, pendidikan, asal dapil dan sebagainya," kata Saan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan persoalan verifikasi keabsahan ijazah kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pencalonan.

Ia menyatakan pada prinsipnya mendukung transparansi, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujarnya.

Felix Purba Sentil Bahlil soal Tambang Ujung Kulon: Jangan Gunakan Nama Hashim untuk Tekan Masyarakat!
Baca Juga · Nasional
Felix Purba Sentil Bahlil soal Tambang Ujung Kulon: Jangan Gunakan Nama Hashim untuk Tekan Masyarakat!

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR mengakui pentingnya transparansi, tetapi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi dokumen tetap diarahkan kepada KPU.

Pertanyaan Publik Belum Terjawab

Persoalan yang kini perlu dijelaskan bukan hanya apakah seluruh anggota DPR telah menyerahkan dokumen pendidikan ketika mendaftar sebagai calon legislatif.

Publik juga perlu mengetahui bagaimana KPU memverifikasi dokumen tersebut. Apakah pemeriksaan hanya dilakukan secara administratif, apakah dilakukan konfirmasi kepada sekolah atau perguruan tinggi penerbit ijazah, dan bagaimana prosedur yang ditempuh apabila muncul keraguan terhadap keaslian dokumen?

Perlu dibedakan pula antara keterbukaan informasi pendidikan dan pembukaan seluruh salinan dokumen pribadi. Akses terhadap dokumen harus mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Namun, perlindungan data pribadi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari penjelasan mengenai proses verifikasi persyaratan pejabat publik.

KPU dapat menjelaskan dokumen apa yang tersedia untuk publik, bagian mana yang dapat diakses, serta bagaimana masyarakat mengajukan permohonan informasi apabila ingin memeriksa dokumen pencalonan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang menuduh seluruh anggota DPR memiliki masalah ijazah. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian hanya karena muncul petisi.

Namun, ketika masyarakat meminta transparansi, jawaban bahwa dokumen pernah diserahkan kepada KPU belum tentu cukup. Kepercayaan publik membutuhkan penjelasan yang dapat diuji, bukan sekadar pernyataan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi.

Jika data pendidikan anggota DPR memang terbuka, sudah semestinya mekanisme akses dan verifikasinya dijelaskan secara terang. Sebab, wakil rakyat bukan hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif ketika mencalonkan diri, tetapi juga mempertanggungjawabkan integritasnya kepada masyarakat yang telah memilih mereka.

Tags:
#sufmi dasco ahmad#DPR RI#Ijazah#KPU
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…