BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?
Sabila JP•
Nasional
ilustrasi gedung BNI. Dok: BNI
Suarapantura.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengumumkan keberhasilannya membantu mengembalikan dana korban penipuan transaksi keuangan sebesar Rp3,66 miliar sepanjang Januari-September 2026. Dana tersebut berasal dari total Rp28,45 miliar yang berhasil diblokir perseroan.
Namun, klaim penguatan perlindungan dana masyarakat itu muncul di tengah sorotan terhadap kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin senilai Rp112,54 miliar. Dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung tersebut, dua pejabat BNI Cabang Tebet turut ditetapkan sebagai tersangka.
Kedua perkara itu berbeda. Pengembalian dana korban penipuan dilakukan melalui koordinasi dengan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sedangkan kasus Koba Tin berkaitan dengan dugaan pencairan dana jaminan pascatambang tanpa persetujuan otoritas yang berwenang.
Meski demikian, kemunculan dua persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengawasan, kehati-hatian transaksi, dan tata kelola perbankan.
Direktur Operations BNI Ronny Venir mengatakan, penanganan kasus penipuan dilakukan melalui koordinasi dengan IASC. Menurut dia, perkembangan layanan digital turut diikuti semakin beragamnya modus kejahatan keuangan.
“Kami berkoordinasi dengan Indonesia Anti-Scam Center. Kalau kita lihat, digital adoption atau adopsi untuk digital memang semakin tumbuh, tapi fraudster juga semakin berkembang,” kata Ronny dalam gelar wicara Kick-Off Geber PK 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Secara keseluruhan, IASC telah mengembalikan dana korban penipuan sebesar Rp207,16 miliar yang berasal dari rekening di 24 bank. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026.
Dalam periode yang sama, IASC telah memblokir dana sebesar Rp811,1 miliar. Pusat penanganan penipuan tersebut juga menerima 702.342 laporan dengan 173.718 nomor telepon yang dilaporkan korban.
Ronny menyebut ada lima modus penipuan yang paling banyak menyasar nasabah BNI. Modus tersebut meliputi penipuan transaksi belanja, penyamaran sebagai petugas bank atau merek tertentu, hadiah dan undian palsu, tawaran pekerjaan, serta investasi ilegal.
Untuk mencegah kerugian nasabah, BNI mengembangkan sistem pendeteksi penipuan atau fraud detection system (FDS). Sistem ini memantau pola transaksi dan frekuensi penggunaan rekening untuk mengenali aktivitas yang tidak biasa.
Ronny mencontohkan, sistem dapat mendeteksi perubahan pola transaksi, seperti rekening yang biasanya hanya bertransaksi sekali dalam sepekan, tetapi tiba-tiba melakukan 20 transaksi dalam sehari.
“FDS kita bisa mendeteksi, biasanya kita coba hubungi nasabah untuk mengonfirmasi apakah transaksi ini benar atau tidak,” ujarnya.
BNI juga menyediakan fitur perlindungan transaksi melalui aplikasi wondr by BNI. Melalui fitur tersebut, nasabah dapat memblokir kartu secara mandiri, mengganti PIN, serta mengatur batas maksimal transaksi harian.
Selain penguatan sistem keamanan, BNI meningkatkan edukasi kepada nasabah, baik saat pembukaan rekening maupun ketika berkunjung ke kantor cabang. Nasabah diingatkan untuk tidak membagikan kode one-time password (OTP), kata sandi, dan data pribadi kepada pihak lain.
BNI turut menyediakan sejumlah saluran pengaduan bagi nasabah yang menemukan dugaan penipuan, mulai dari layanan call center, WhatsApp, hingga akun media sosial resmi perseroan.
Kasus Koba Tin Seret Dua Pejabat BNI
Di tengah upaya tersebut, kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin menjadi persoalan serius yang turut menyeret nama internal BNI.
Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin. Dua di antaranya merupakan pejabat BNI Cabang Tebet, yakni Eva Dwi Yuliani dan Marina. Dua tersangka lainnya adalah kurator kepailitan PT Koba Tin, David Togap Marsaor dan Romario Palayukan.
Nilai dana yang dipersoalkan mencapai Rp112.542.089.628,11. Dana tersebut merupakan jaminan yang semestinya digunakan untuk kepentingan pascatambang, termasuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, dana yang berada dalam penguasaan Ditjen Minerba diduga dicairkan tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Dana tersebut juga dipersoalkan karena diduga diperlakukan sebagai bagian dari harta pailit PT Koba Tin, meskipun status dan peruntukannya bukan sebagai aset bebas perusahaan.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan karena progres penyelesaian kewajiban pascatambang PT Koba Tin disebut baru mencapai 52,12 persen. Artinya, persoalan pencairan dana jaminan tidak hanya menyangkut dugaan kerugian negara, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Penetapan tersangka terhadap dua pejabat BNI tersebut tentu harus tetap ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah. Namun, perkara ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana proses verifikasi, pemeriksaan dokumen, kewenangan pencairan, hingga pengawasan transaksi dilakukan.
Sistem Anti-Fraud dan Ujian Pengawasan Internal
Keberhasilan BNI membantu mengembalikan Rp3,66 miliar dana korban penipuan patut dicatat sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Akan tetapi, efektivitas sistem keamanan perbankan tidak hanya diuji ketika menghadapi penipuan dari pihak luar.
Pengawasan internal, kepatuhan terhadap prosedur, pemeriksaan kewenangan, dan perlindungan terhadap dana yang memiliki tujuan khusus juga merupakan bagian penting dari tata kelola perbankan.
Kasus Koba Tin memperlihatkan bahwa persoalan transaksi perbankan dapat memiliki konsekuensi jauh lebih luas ketika dana yang dipersoalkan berkaitan dengan kewajiban negara, pemulihan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, selain memaparkan capaian pengembalian dana korban penipuan, publik juga menunggu kejelasan penanganan perkara Koba Tin, termasuk bagaimana dana jaminan pascatambang tersebut dicairkan, ke mana alirannya, serta sejauh mana pemulihan kerugian negara dapat dilakukan.
Dua perkara ini bukan kasus yang sama. Namun, keduanya menjadi pengingat bahwa kepercayaan terhadap perbankan tidak cukup dibangun melalui teknologi pendeteksi penipuan. Kepercayaan juga bergantung pada ketatnya pengawasan terhadap setiap transaksi, termasuk yang melibatkan pejabat dan pihak internal bank.