Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Hashim Bicara Lindungi Hutan di COP31, WALHI Bongkar 13 Taman Nasional Terbakar hingga 83 Ribu Hektare!

Sabila JP•
Nasional

Hashim Djojohadikusumo. (Dok. Standart Chartered)

Suarapantura.com - Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengenai komitmen perlindungan hutan Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) Antalya, Turki, menuai kritik keras. WALHI justru mengungkap fakta bahwa 13 taman nasional mengalami kebakaran sepanjang Januari-September 2026 dengan total luas mencapai 83.315 hektare.

Kontras antara pidato di panggung internasional dan kondisi lingkungan di dalam negeri menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Dalam forum COP31, Hashim menyampaikan sejumlah komitmen pemerintah, mulai dari tidak membuka hutan untuk pertanian, memperluas kawasan konservasi, melindungi satwa langka, hingga membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Hashim bahkan mengajak negara-negara peserta agar COP31 dikenang karena tindakan nyata, bukan sekadar janji.

Namun, WALHI menilai komitmen tersebut belum sejalan dengan kebijakan dan kondisi di lapangan. Organisasi lingkungan itu mempertanyakan keseriusan pemerintah ketika kebakaran masih melanda kawasan hutan, termasuk taman nasional yang menjadi habitat satwa dilindungi.

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, mengungkapkan data indikatif organisasi tersebut menunjukkan 13 taman nasional terbakar selama sembilan bulan pertama 2026.

Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke menjadi kawasan dengan kebakaran terluas, mencapai 24.544 hektare. Berikutnya Taman Nasional Tambora seluas 17.358 hektare, Taman Nasional Lorentz 12.545 hektare, dan Taman Nasional Tanjung Puting 11.608 hektare.

Kebakaran juga tercatat di Taman Nasional Way Kambas dengan luas mencapai 6.960 hektare.

Kondisi ini dinilai mengancam habitat satwa yang justru disebut Hashim dalam pidatonya, seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatera.

“Komitmen konservasi tidak akan berarti apabila kawasan habitat satwa justru terus terbakar. Pemerintah harus memastikan tidak ada pembiaran terhadap kebakaran yang merambat dari wilayah konsesi maupun proyek pembangunan ke kawasan konservasi,” ujar Uli.

Menurut WALHI, memperluas kawasan taman nasional di atas kertas tidak cukup apabila pemerintah tidak mampu memastikan perlindungan nyata terhadap ekosistem di dalamnya.

WALHI Soroti 74 Ribu Titik Panas, Ribuan Berada di Wilayah Konsesi

Kritik WALHI tidak hanya menyangkut kebakaran di kawasan konservasi. Organisasi tersebut juga mempertanyakan narasi pemerintah yang mengaitkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan fenomena El Nino.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI Nasional, Dana Tarigan, menyebut pihaknya mencatat sekitar 74.000 titik panas dan titik api tersebar di 30 provinsi selama Agustus-Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.576 titik tercatat berada di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

WALHI juga menyatakan telah melaporkan 372 perusahaan yang diduga berkaitan dengan peristiwa karhutla. Selain itu, pemantauan organisasi tersebut menemukan 446 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terhubung dengan proyek karbon selama 1 Januari-14 September 2026.

DPR Minta Publik Percaya Data KPU soal Ijazah, Mengapa Dokumen Pendidikan Anggota Dewan Tak Dibuka?
Baca Juga · Nasional
DPR Minta Publik Percaya Data KPU soal Ijazah, Mengapa Dokumen Pendidikan Anggota Dewan Tak Dibuka?

Temuan tersebut membuat WALHI meminta pemerintah tidak hanya menjadikan faktor alam sebagai penjelasan kebakaran, tetapi juga mengevaluasi aktivitas perusahaan pemegang izin dan proyek pembangunan.

Sorotan lain tertuju pada rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya membuka peluang pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk proyek tersebut. Rencana itu berkaitan dengan target penyediaan 6 juta hektare lahan pangan dan 2 juta hektare perkebunan tebu guna mendukung program E50.

Dana menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk tidak membuka hutan.

“Komitmen untuk tidak membuka hutan yang disampaikan di forum internasional menjadi kontradiktif ketika pemerintah di dalam negeri justru mempertimbangkan pemanfaatan lahan bekas terbakar untuk proyek strategis. Kebijakan semacam ini berpotensi memberikan insentif bagi praktik pembakaran lahan,” ujar Dana.

Ia juga mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memulihkan lahan terbakar apabila pada saat bersamaan kawasan tersebut masih dipertimbangkan untuk kepentingan proyek pembangunan.

Food Estate Merauke Ikut Disorot, 674 Titik Panas Tercatat

WALHI turut menyoroti proyek pemerintah di Tanah Papua. Sepanjang Januari-Oktober 2026, organisasi tersebut mencatat 8.324 titik panas di wilayah Papua.

Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN. Rinciannya, 1.834 titik berada di kawasan food estate dan 913 titik di perkebunan tebu atau energy estate.

Khusus di Merauke, WALHI mencatat 674 titik panas selama Januari-Agustus 2026 di klaster food estate yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian.

Dana menilai temuan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap proyek-proyek yang berada dalam tanggung jawab kementerian terkait.

“Ketika ratusan titik panas ditemukan di kawasan food estate yang menjadi tanggung jawab kementerian terkait, pemerintah seharusnya menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu prioritas pemeriksaan. Negara tidak bisa menjalankan peran pemadam sekaligus membiarkan kebijakan yang berpotensi memicu kebakaran,” kata Dana.

WALHI meminta pemerintah membuka hasil pemeriksaan dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencegah sumber kebakaran dan menegakkan tanggung jawab pihak yang terbukti melanggar.

Komitmen Bentuk Badan Gambut Dipertanyakan

Selain persoalan kebakaran taman nasional, WALHI juga mempertanyakan komitmen Hashim mengenai pembentukan badan nasional yang secara khusus menangani pengelolaan gambut dan mangrove di bawah Presiden.

Kritik tersebut muncul karena pemerintah sebelumnya membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024. Pembentukan badan baru kemudian kembali menjadi perhatian setelah Indonesia menghadapi kebakaran besar pada 2026.

BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?
Baca Juga · Nasional
BNI Klaim Selamatkan Rp3,66 Miliar Dana Korban Penipuan, Lalu Bagaimana Nasib Dana Koba Tin Rp112,54 Miliar?

Menurut WALHI, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan kerusakan gambut. Terlebih, organisasi tersebut menilai sebagian besar kawasan gambut yang terbakar berada di wilayah berizin.

Karena itu, WALHI meminta badan baru memiliki kewenangan menjangkau kawasan gambut di dalam maupun di luar konsesi.

Lembaga tersebut juga diharapkan memiliki mandat mengevaluasi perizinan dan memberikan rekomendasi pencabutan izin terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

WALHI turut mengkritik orientasi penggunaan istilah pengelolaan gambut. Menurut organisasi tersebut, penanganan kerusakan gambut seharusnya berorientasi pada pemulihan ekosistem, bukan sekadar pengelolaan kawasan yang berpotensi kembali dimanfaatkan untuk kepentingan usaha.

Uli mengingatkan, tanpa perubahan mendasar dalam kewenangan dan orientasi kebijakan, badan baru tersebut berisiko mengulang persoalan yang pernah dihadapi BRGM.

Tambah Petugas Pemadam, Tanggung Jawab Korporasi Jangan Dilupakan

Dalam pidatonya di COP31, Hashim juga menyampaikan bahwa lebih dari 25.000 warga telah dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran. Pemerintah disebut meningkatkan jumlah petugas penjaga dan pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 orang.

Namun, WALHI menilai peningkatan jumlah personel belum cukup apabila tidak disertai penegasan tanggung jawab korporasi pemegang konsesi.

Uli mengatakan temuan titik panas di wilayah berizin harus menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta memastikan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum.

Ia juga menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat, mulai dari anak-anak yang terpapar asap hingga warga yang menghadapi persoalan hukum ketika melakukan aktivitas di kawasan hutan.

Bagi WALHI, upaya pencegahan kebakaran tidak boleh hanya membebankan tanggung jawab kepada masyarakat dan petugas pemadam. Pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin juga harus diperkuat.

750 Ribu Hektare Mangrove Rusak, Pasar Karbon Biru Disorot

Kritik WALHI juga menyasar komitmen pemerintah dalam melindungi ekosistem laut dan pesisir.

Hashim sebelumnya menyinggung potensi karbon biru yang tersimpan di ekosistem mangrove dan padang lamun. Ia juga menyampaikan komitmen untuk melindungi 30 persen wilayah laut demi kepentingan masyarakat pesisir.

Namun, WALHI mencatat sekitar 750.000 hektare dari total 3,44 juta hektare mangrove Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan atau hilang.

Di sisi lain, pemerintah disebut telah menyiapkan pengembangan pasar karbon biru.

Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!
Baca Juga · Nasional
Skandal KUR BNI Jember Rp41,48 Miliar: Identitas Warga Dicatut, Cuma Diberi Rp50 Ribu dan Sembako!

WALHI menilai komitmen perlindungan mangrove dan ekosistem pesisir harus dibuktikan melalui kebijakan nyata, bukan hanya pengembangan skema perdagangan karbon.

Organisasi tersebut mendukung tuntutan agar negara-negara maju memenuhi target pendanaan iklim baru atau New Collective Quantified Goal (NCQG). Namun, pendanaan tersebut harus diposisikan sebagai kewajiban negara maju yang memiliki kontribusi besar terhadap emisi global, bukan sekadar transaksi perdagangan karbon.

WALHI khawatir skema perdagangan karbon justru memberikan ruang bagi negara maju dan perusahaan pencemar untuk terus menghasilkan emisi dengan membeli kredit karbon.

Organisasi itu juga meminta pendanaan iklim diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman yang berpotensi menambah beban masyarakat.

Sebagai gambaran, dari dana pembayaran berbasis hasil atau result-based payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) sebesar 103,78 juta dollar AS, WALHI mencatat baru sekitar Rp500 miliar yang tersalurkan hingga Juli 2026.

WALHI juga menyoroti penyaluran dana iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang disebut mengalir kepada Medco Group untuk pengembangan kebun energi di wilayah adat masyarakat Marind di Merauke.

WALHI Desak Pemerintah Buktikan Komitmen Iklim

Atas berbagai persoalan tersebut, WALHI mendesak pemerintah melakukan pembenahan kebijakan iklim di dalam negeri, bukan hanya menyampaikan komitmen dalam forum internasional.

Dana Tarigan meminta pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam COP31 menghentikan pendekatan yang menjadikan pasar dan keuntungan sebagai landasan utama penyusunan kebijakan iklim.

WALHI mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Adat, serta dukungan terhadap Belém Action Mechanism.

Selain itu, pemerintah diminta memasukkan emisi akibat kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi ke dalam laporan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink serta kerangka akuntabilitas deforestasi 2030.

Pendanaan iklim juga diminta disalurkan dalam bentuk hibah yang dapat diakses langsung oleh komunitas penjaga lingkungan.

Di sektor energi, pemerintah didesak memperbaiki target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) dengan menyertakan peta jalan pengurangan penggunaan batu bara, termasuk pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive.

Bagi WALHI, keberhasilan komitmen iklim Indonesia tidak cukup diukur dari pernyataan pejabat di panggung internasional. Ukurannya adalah perubahan kebijakan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta tindakan nyata melindungi hutan dan masyarakat.

Dengan 13 taman nasional yang dilaporkan mengalami kebakaran dan luas kawasan terdampak mencapai 83.315 hektare, pemerintah kini dituntut membuktikan bahwa komitmen perlindungan lingkungan di COP31 benar-benar dijalankan di dalam negeri.

Tags:
#WALHI#hashim djojohadikusumo#COP31#Karhutla#Food Estate
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…