Suarapantura.com - Polemik lelang proyek pembangunan Jalan Lingkar Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, terus bergulir. Setelah warga menyampaikan keberatan, kini giliran lembaga pengawas yang mendesak aparat penegak hukum turun tangan mengusut dugaan pengaturan tender.
Proyek jalan poros lingkar Waduk Penjalin-Winduaji itu semula memiliki pagu sekitar Rp8 miliar. Setelah proses lelang, nilai kontrak turun menjadi sekitar Rp6,3 miliar. Penurunan inilah yang memicu kekhawatiran warga Desa Winduaji.
Pada Senin, 12 Oktober 2026, warga Winduaji menggelar audiensi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes. Perwakilan warga, Watino, menyampaikan kekhawatiran bahwa penawaran yang jauh di bawah pagu akan berdampak pada kualitas pembangunan dan tidak sesuai harapan masyarakat.
Menanggapi kekhawatiran itu, Kepala DPU Kabupaten Brebes, Dani Asmoro, menegaskan bahwa penurunan nilai dari pagu ke hasil lelang merupakan hal wajar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut dia, pemenang dipilih karena lulus administrasi, harga, dan teknis dengan penawaran terendah, dan tender dapat diikuti peserta dari daerah mana pun.
Pemenang tender tersebut adalah CV Sumber Rejeki asal Sumenep, Jawa Timur, yang menandatangani kontrak kerja pada hari yang sama dengan audiensi warga. Pihak perusahaan menyatakan siap merampungkan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. DPU juga menyebut proyek tersebut telah mengantongi Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPBJ) sehingga siap dikerjakan di lapangan.
Di sisi lain, proses lelang itu sempat dipersoalkan peserta tender lain. CV Sarana Usaha melalui H. Abdurrahman yang akrab disapa Abah Karman menyampaikan sanggahan dan mempertanyakan transparansi serta mekanisme penilaian dalam evaluasi tender, termasuk persoalan persyaratan dukungan. DPU menyatakan polemik syarat dukungan pada masa sanggah telah dinyatakan selesai oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Brebes, dan pihak yang keberatan tidak melanjutkan ke tahap banding.
Sementara itu, National Corruption Watch (NCW) menilai lelang proyek tersebut janggal. Sekretaris Jenderal NCW, Rechan Nazar, menyebut pemenang yang berasal dari Madura diduga memenangi tiga proyek sekaligus di Brebes Selatan. Menurut NCW, pola tersebut membuka dugaan adanya pengaturan lelang. Atas dasar itu, NCW mendesak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pengaturan dalam pengadaan di DPU Kabupaten Brebes. NCW juga menduga adanya praktik monopoli proyek yang diduga dikendalikan oknum terafiliasi partai politik tertentu. Seluruh dugaan tersebut belum terbukti dan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Di tengah polemik itu, sebuah laporan media menyebut perkara tersebut telah sampai ke Mabes Polri dan dugaan kongkalikong lelang tengah diusut. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri maupun aparat penegak hukum lain mengenai laporan tersebut.
Pemkab Brebes melalui DPU menegaskan proyek akan tetap berjalan sesuai spesifikasi. Warga berharap kualitas pembangunan tetap terjaga meski nilai kontrak turun dari pagu awal.
Sumber: Fakta Hukum News, Portal Pantura, Kutipan News, dan Mediakarya.
