Suarapantura.com - Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menegaskan bahwa keluarga memegang peran penting dalam menjaga integritas pejabat publik. Penegasan itu disampaikan saat membuka Workshop Program Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Integritas Tahun 2026 di Karlita Hotel, Kota Tegal, pada Senin (5/10/2026).
Dalam sambutannya, Ischak mengatakan integritas tidak hanya dibentuk di ruang kerja, melainkan bermula dari rumah. Menurutnya, keluarga menjadi benteng pertama yang menjaga pejabat tetap lurus dalam menjalankan kewenangan. Pelayanan publik yang baik, kata dia, tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang menjalankannya.
"Pelayanan publik yang prima hanya lahir dari pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, sistem dan prosedur sebaik apa pun belum cukup jika tidak dijalankan oleh pimpinan yang memiliki keyakinan, daya nalar, dan keberanian moral untuk menjaga integritas," kata Ischak.
Workshop tersebut berlangsung selama dua hari, 5-6 Oktober 2026, dengan durasi 18 jam pelatihan. Pesertanya terdiri dari Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, kepala perangkat daerah, dan pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), yang mengikuti kegiatan bersama pasangan masing-masing.
Materi yang diberikan mencakup internalisasi integritas, analisis delik tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi, penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment, hingga penyusunan rencana aksi tindak lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kompak API Jawa Tengah.
Inspektur Kabupaten Tegal Nurhapid Junaedi menjelaskan, workshop bertujuan membangun daya nalar, keyakinan, dan keberanian moral pimpinan perangkat daerah. Peserta juga diarahkan untuk menjadi agen perubahan sekaligus teladan bagi bawahan, staf, dan lingkungan keluarga.
Kepala Satuan Tugas Akademi Integritas pada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Swasti Putri Mahatmi, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memperkuat integritas kepemimpinan. Ia menyebut Kabupaten Tegal menjadi pemerintah daerah pertama yang menginisiasi penguatan integritas kepemimpinan semacam itu, dan praktik baik tersebut akan dijadikan percontohan untuk disebarluaskan ke daerah lain.
Swasti mengingatkan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, komitmen yang dibangun melalui kegiatan tersebut harus diwujudkan dalam perilaku dan sistem kerja, bukan berhenti pada seremoni. Tanda tangan komitmen yang dibubuhkan peserta harus lahir dari hati agar mampu membawa dampak nyata pada sistem dan organisasi.
Workshop tersebut juga dihadiri inspektur dari enam daerah tetangga, yakni Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Ischak berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pemahaman konseptual, melainkan diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Berita ini dirangkum dari laporan TargetNews, Koran Tegal, dan MercuSwaraNews.
