Suarapantura.com - Sebanyak 20 personel Palang Merah Indonesia (PMI) dari enam kabupaten/kota di Jawa Tengah dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi sertifikasi Operator Utama Logistik berstandar nasional di Markas PMI Kabupaten Tegal, Sabtu (17/10/2026).
Uji kompetensi tersebut dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan difasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PMI. Kegiatan berlangsung di Ruang Diklat Tempat Uji Kompetensi (TUK) Markas PMI Kabupaten Tegal mulai pukul 08.00 WIB.
Ke-20 peserta berasal dari Kabupaten Tegal sebanyak 12 orang, Banyumas 3 orang, Purbalingga 2 orang, serta Brebes, Pemalang, dan Kota Pekalongan masing-masing 1 orang. Mereka terdiri dari staf markas, relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat), dan petugas logistik PMI.
Asesmen mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang logistik dengan 10 unit kompetensi yang diuji, antara lain penerimaan barang, penyimpanan stok, pengemasan, pembongkaran muatan, pemindahan barang secara manual yang aman, penggunaan teknologi informasi di tempat kerja, penghitungan stok opname, prosedur keselamatan dalam kondisi darurat, serta pencatatan dan dokumentasi distribusi barang masuk dan keluar.
Penilaian dilakukan melalui empat metode, yaitu ujian tertulis, observasi praktik langsung, verifikasi portofolio, dan wawancara mendalam. Dari hasil tersebut, seluruh peserta atau 100 persen dinyatakan direkomendasikan kompeten.
Jalannya asesmen dipimpin dua asesor LSP PMI, Budi Purwanto dan Sri Jatmiko, dengan didukung Rifki sebagai administrator teknis.
Ketua PMI Kabupaten Tegal, H. Iman Sisworo, mengatakan sertifikasi ini merupakan langkah nyata meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tubuh PMI. Menurutnya, ketepatan pengelolaan logistik sama pentingnya dengan kecepatan penyaluran bantuan di lapangan. “Harapannya, capaian ini semakin memperkuat profesionalisme SDM PMI dalam mendukung pengelolaan logistik yang efektif, tepat, dan akuntabel untuk pelayanan kemanusiaan,” ujarnya.
Sementara itu, asesor LSP PMI Budi Purwanto menilai logistik adalah urat nadi penanganan bencana. “Dari 20 peserta yang disertifikasi ini, kami berharap lahir Operator Utama Logistik yang tidak hanya cepat, tetapi juga tertib administrasi dan diakui kompetensinya oleh negara,” katanya. Ia menambahkan, sertifikasi resmi menjadi bentuk akuntabilitas PMI kepada publik atas pengelolaan bantuan kemanusiaan yang transparan dan profesional.
Capaian ini diharapkan menjadi modal PMI dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana, khususnya di wilayah Jawa Tengah yang rawan menghadapi musim hujan.
Sumber: Radartegal.com, Radar CBS.
