Suarapantura.com - Segel yang sempat dipasang sejumlah kader pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Brebes kini telah dibuka. Fraksi Partai Demokrat DPRD Brebes memastikan aktivitas di kantor tersebut kembali berjalan normal sejak Sabtu (24/10/2026).
Kepastian itu disampaikan tiga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Brebes, Heri Fitriansyah, H. Syamsul Falah, dan M. Niswar Al Fisyahrin, saat berada di Kantor DPC. Menurut Heri, penyegelan sebelumnya merupakan reaksi kader terhadap proses pemilihan ketua DPC yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Heri menyebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah menetapkan Asrofi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes periode 2026-2031. Ia meminta seluruh kader dan pengurus di seluruh wilayah Brebes menghormati keputusan tersebut. Bagi pihak yang keberatan, kata dia, tersedia mekanisme protes yang dapat ditempuh secara baik, bijak, dan menghormati keputusan organisasi.
Syamsul Falah mengimbau semua pihak menjalankan keputusan DPP sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia mengatakan fraksi akan berkomunikasi dengan pihak yang belum menerima keputusan itu sepenuhnya untuk memberikan penjelasan.
Sementara itu, Niswar Al Fisyahrin berharap dinamika internal tersebut membuat partai semakin dewasa dan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat Brebes. Ia meminta kader bersikap bijak karena setiap orang berhak menyampaikan aspirasi, tetapi dengan cara yang baik. Menurutnya, pengurus yang tidak menjalankan keputusan DPP akan mendapatkan konsekuensi sesuai AD/ART partai. Dalam waktu dekat, fraksi berencana menemui kelompok yang melakukan aksi.
Polemik bermula dari penetapan Asrofi oleh DPP. Surat Keputusan (SK) kepengurusan diserahkan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026) oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti. Dua hari kemudian, Kamis (22/10/2026) siang, tujuh ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) mendatangi kantor DPC. Mereka berasal dari Kecamatan Wanasari, Tanjung, Tonjong, Sirampog, Bulakamba, Songgom, dan Kersana. Ketujuhnya menyatakan mundur sekaligus vakum dari aktivitas partai.
Para kader tersebut menilai proses penetapan tidak melalui tahapan yang semestinya dan mempersoalkan status Asrofi yang disebut bukan kader Demokrat. Aksi itu diikuti penyegelan gerbang kantor menggunakan bilah bambu dan gembok sebagai simbol protes.
Asrofi sebelumnya menyatakan penetapannya sudah melalui seluruh tahapan, termasuk verifikasi dari DPD provinsi dan PAC. Dalam pleno Musyawarah Cabang, kata dia, mengerucut dua nama calon ketua, yaitu dirinya dan Opy Ropiah.
Ketua Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Jawa Tengah Asrar mengimbau kader tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Ia menyebut kewenangan berada di tangan DPP dan DPD Jawa Tengah menunggu arahan pusat. Asrar juga mengingatkan, kader yang bertindak di luar kaidah organisasi akan dikenai sanksi sesuai AD/ART.
DPP sebelumnya menegaskan penunjukan Asrofi telah melalui tahapan organisasi yang sah dan sejalan dengan AD/ART. Meski begitu, sebagian kader tetap menilai SK tersebut bermasalah secara hukum.
Sumber: MercuSwaraNews dan Ketik.com.
