Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Kementerian Dalam Negeri dan Universitas Indonesia mengembangkan enam inovasi sosial desa berbasis design thinking untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Program ini dibahas dalam kegiatan yang digelar di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tegal, Kamis (29/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan keselarasan kebijakan, pendanaan, dan pengawasan dari pemerintah pusat hingga daerah. Menurut dia, desa merupakan garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga sehari-hari, sehingga program yang berjalan sendiri-sendiri berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Untuk itu, Pemkab Tegal menetapkan lima arah strategis dalam penataan tata kelola desa. Kelima arah itu meliputi sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan koordinasi aparatur, integrasi skema pendanaan, pengembangan potensi lokal, serta evaluasi yang berorientasi pada dampak. Penyelarasan tersebut ditarik mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten hingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Integrasi pendanaan diarahkan agar pembangunan fisik berjalan seimbang dengan program pemberdayaan masyarakat. Pemkab Tegal juga mendorong digitalisasi layanan, optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes), dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda turut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Tegal dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan Universitas Indonesia. Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, Arief Syamsidar, menyampaikan bahwa inovasi yang baik harus berakar pada persoalan nyata warga. "Inovasi yang baik bukanlah inovasi yang paling rumit, melainkan yang paling mampu menjawab kebutuhan warga secara efektif dan berkelanjutan," ujar Arief.
Enam klaster inovasi sosial yang dikembangkan pada Tahun Anggaran 2026 mencakup pertanian dan perkebunan; pariwisata, ekowisata, dan smart village; ekonomi, industri, infrastruktur, pertambangan, dan perdagangan; pendidikan dan digitalisasi; mitigasi bencana, kesehatan, dan sanitasi sosial; serta perikanan dan peternakan.
Kemendagri juga memberikan lima arahan bagi aparatur desa dan pendamping agar program berjalan efektif. Setiap program diminta bertumpu pada data yang valid, melibatkan kolaborasi lintas sektor, dan memanfaatkan uji coba prototipe. Selain itu, penyusunan peta jalan yang realistis serta dokumentasi pembelajaran menjadi kunci agar inovasi dapat direplikasi di desa lain.
Melalui sinergi pusat dan daerah ini, Pemkab Tegal berharap tata kelola desa semakin rapi, program pembangunan lebih tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Sumber: Radar Tegal, Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
