SuaraPantura.com - Diduga telah menghapus anggaran seragam sekolah untuk siswa miskin Sekolah Dasar, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dikecam Supriyanto alias Jipri yang merupakan mantan anggota DRPD Kota Tegal.
Kebijakan Pemkot Tegal yang demikian itu menurut Jipri tidak berpihak kepada masyarakat miskin Kota Tegal.
"Kebijakan Politik Walikota Tegal sangat berpotensi menyakiti hati Rakyat Kota Tegal," ungkap Jipri melalui keterangan tertulisnya kepada Suara Pantura pada Selasa, 14 Maret 2023.
Menurut Jipri, dihapusnya atau ditundanya anggaran seragam siswa miskin tingkat Sekolah Dasar ini menunjukan ketidakperpihakan Pemkot Tegal terhadap Masyarakat Miskin.
Jipri kemudian menegaskan akan melakukan langkah-langkah hukum demi kepentingan Rakyat.
"Saya akan melakukan langkah hukum dan politik demi kepentingan Rakyat sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku," tegas Jipri.
Tentang dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Tegal Nomor 916/002 yang diduga mementahkan beberapa hal dalam Perda APBD Kota Tegal TA 2023 dengan Surat Edaran Walikota Tegal Nomor 916/002 tersebut ditanggapi variatif oleh beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Tegal.
"Betul mas," ujar salah seorang Kepala Dinas menjawab pertanyaan Wartawan melalui WhatsApp seputar keberadaan Surat Edaran tersebut seperti dilansir dari kabar pesisir.
Namun ada juga kepala dinas maupun kepala bidang disebuah kantor dinas dilingkungan Pemkot Tegal yang meminta untuk menanyakan ke Bakeuda serta ada jawaban lupa tentang adanya Surat Edaran Walikota Tegal Nomor 916/002 itu.
Sementara Anggota DPRD Kota Tegal Nur Fitriani menyampaikan bahwa dirinya menghargai apa yang disampaikan oleh Jipri melalui acara konferensi persnya dan akan menjadi bahan masukan untuk lembaganya.
Nur Fitriani menyebut bahwa hak seseorang untuk berpendapat dan berekspresi yang merupakan amanah Undang-undang.
" Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ungkap Nur Fitriani.
***
