SuaraPantura.com - Beredar Surat dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang serta Pertanahan Kabupaten Tegal, yang meminta bantuan santunan hari raya ke asosiasi pengusaha Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Tegal.
"Sehubungan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H/tahun 2023, kami bermaksud mengajukan permohonan santunan," demikian bunyi awalan surat permohonan santunan hari raya yang ditandatangani oleh kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang serta Pertanahan Kabupaten Tegal, Jaenal Dasmin.
Dari isi surat tersebut, Kepala dinas diketahui mengajukan santunan hari raya untuk 49 orang tenaga PHL.
Surat tersebut pun viral tersebar dan memicu banyak reaksi, salah satunya dari Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Tegal, Fajar Kusuma Jaya.
"Parah itu mas, bisa masuk kategori korupsi jenis penyalahgunaan wewenang, karena pejabat yang berkaitan dengan bidang pekerjaan namun meminta sesuatu kepada pengusaha," ungkap Fajar kepada redaksi pada Kamis, 13 April 2023.
Akhirnya Dicabut
Sementara saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya, kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang serta Pertanahan Kabupaten Tegal, Jaenal Dasmin menyatakan langsung menerbitkan surat Pencabutan Permohonan Bantuan Santunan Hari Raya tersebut.
Jaenal Dasmin sendiri merasa malu karena surat tersebut tersebar secara luas.
"Iya mas, Saya agak komplen, Saya Malu," ungkap Dasmin kepada redaksi.
Peringatan Keras KPK
Sementara berkaitan dengan tindakan maraknya pejabat yang meminta THR KPK sendiri memberikan peringatan yang cukup tegas.
KPK menyebut, pejabat yang minta THR bisa dipenjara.
“Para aparatur negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Sebwlumnya, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Kamis, 13 April 2023.
KPK menyebut sejumlah tersangka dalam kasus itu meminta sejumlah uang untuk tunjangan hari raya (THR) dengan nominal fantastis.
***
