SuaraPantura.com - Gugatan class Action Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang lain yang tergabung dalam Perkumpulan Penghuni Pengusaha Jalan Jenderal Ahmad Yani (P3 JAYA) yang bersinggungan langsung dengan proyek 'Malioboro' Tegal beruntun kandas di PN Tegal.
Dalam gugatan pertama PKL, perkara Nomor50/Pdt.G/2021/PN Tgl, dengan tergugat Pemerintah Kota Tegal dan turut tergugat Dinas Pekerjaan umum Kota Tegal dan CV Dua putra Perkasa, Gugatan para PKL dinyatakan tidak memenuhi syarat gugatan perwakilan kelompok.
Gugatan didaftarkan para PKL atasnama Theocracy dkk. melalui kuasa hukumnya Elba Zuhdi, SH, CPLC, CPLCE. Dkk. dari Posbakumadin Tegal Raya.
Akibat gugatannya ditolak karena tidak memenuhi syarat gugatan perwakilan kelompok, Para PKL pun lantas diganjar dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 543.000,00,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
Untuk gugatan kedua yang diajukan oleh sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan aktivis di Kota Tegal juga malah memilih dicabut.
Gugatan didaftarkan P3 JAYA melalui kuasa hukumnya Agus Slamet dan Yulia Anggraini dari Kantor Hukum Humanis and Co Lawyer Tegal ke Pengadilan Negeri Tegal, Selasa 12 Oktober 2021.
Akibat pencabutan gugatan tersebut, para penggugat yang tergabung dalam Perkumpulan Penghuni Pengusaha Jalan Jenderal Ahmad Yani (P3 JAYA) tersebut diganjar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Menanggapi 'kandas' nya kedua gugatan tersebut, Pengacara muda JB Fernando ikut berkomentar.
Meskipun tidak mau berkomentar lebih dalam namun JB Fernando memberikan pesan kepada para Kuasa Hukum.
"Pada dasarnya kita sebagai Kuasa Hukum itu harus pandai dalam membuat dokumen atau surat, dipahami, diteliti dan dicermati legalitas kita sebagai apa" Ungkap JB Fernando.
***
