SuaraPantura.com - Puncak hari jadi di Kabupaten Tegal diperingati pada 18 Mei 2022.
Ini merupakan hari jadi Kabupaten Tegal yang ke 421.
Namun ada fakta mengejutkan, yang menjadi kado hari jadi Kabupaten Tegal sekaligus PR ke depan yakni Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 71 ribu orang atau 9,97 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah.
Hal tersebut diungkap Bupati Tegal Umi Azizah saat acara dialog Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama bupati dan wali kota di wilayah pengembangan Bregasmalang (Brebes, Tegal dan Pemalang) dan Barlingmascakeb (Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen), beberapa waktu lalu.
Menurut Umi, tingginya tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan oleh gagalnya sejumlah investor berinvestasi di Kabupaten Tegal, karena kendala regulasi penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
"Proses penetapan RTRW Kabupaten Tegal hasil revisi yang tak kunjung selesai sangat berpengaruh dan menjadikan sejumlah investor gagal berinvestasi di Kabupaten Tegal," ujar Umi, dikutip Kabar Tegal dari setda.tegalkab.go.id.
Lebih lanjut, menciptakan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di sektor industri padat karya harus di dukung oleh kepastian regulasi.
"Regulasi terkait RTRW Kabupaten Tegal hasil revisi masih belum bisa ditetapkan karena adanya perbedaan luas lahan pertanian sawah dilindungi (LSD) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan Pemkab Tegal dan telah melalui proses verifikasi Kementerian Pertanian," kata Umi Azizah.
Menanggapi itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, siap memfasilitasi komunikasinya dengan kementerian terkait agar RTRW Kabupaten Tegal hasil revisi bisa segera ditetapkan. Ganjar mengakui, penetapan RTRW memang tidak mudah.
Menurut Ganjar Pranowo, permasalahan seperti ini tak hanya dialami oleh Kabupaten Tegal saja, namun beberapa daerah lain di Jawa Tengah.
"Selain bertahap dan berjenjang, verifikasinya yang terpusat di kementerian menjadikan prosesnya semakin lama karena seluruh pemerintah daerah mengantri," ujar Ganjar Pranowo.
“Nanti saya bantu telfon menterinya supaya RTRW Kabupaten Tegal bisa cepat selesai. Ini tugas saya,” imbuh Ganjar Pranowo.
***
