SuaraPantura.com - Benang kusut proyek Penunjukan Langsung (PL) di Kabupaten Tegal semakin menghangat.
Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Ridho R. pun ikut menyoroti persoalan ini.
Ridho menilai, Konsolidasi KPK harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni dengan tetap mengoptimalisasi peran UMKM.
" Konsolidasi agar ditafsirkan dengan tetap melaksanakan proyek PL yang sesuai azas, dan tetap mengeliminir pemaketan yang menyalahi aturan" Ungkap Ridho kepada wartawan Suara Pantura pada Rabu, 22 Juni 2022.
Ridho meminta baik eksekutif maupun legislatif segera duduk bersama demi terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien, terutama dalam melaksanakan pembangunan prioritas.
" Jangan hanya karena polemik ini kemudian masyarakat yang jadi korban, segera laksanakan pembangunan dengan metode yang terbaik. Eksekutif maupun legislatif musti duduk bersama dalam hal ini" terang Ridho.
Ridho juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turut serta dalam mengurai benang kusut persoalan proyek Penunjukan Langsung ini, sebab sempat beredar di masyarakat bahwa terjadi praktek-prakter jual beli proyek di lapangan.
" APH musti mengambil sikap, apalagi informasi yang beredar di masyarakat adalah proyek PL ini diperjual belikan dengan komitmen fee. Ini harus dicari tahu kebenarannya, dan diusut tuntas jika memang di lapangan benar-benar terjadi" ungkap Ridho.
Hal tersebut dinilai penting, agar gejolak protes terhadap pembangunan itu benar-benar sehat.
"Agar gejolak protes yang muncul benar-benar sehat dan memperjuangkan UMKM, bukan karena kekecewaan sudah memberi fee namun proyeknya tak muncul atau dikonsolidasi," tegas Ridho.
***
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!