SuaraPantura.com - Selain terkenal dengan kasus stunting yang paling tinggi di Jawa Tengah, ternyata Kabupaten Brebes juga tertinggi pula dalam kasus oraang dengan gangguan jiwa.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E, Abdul Aziz.
“Brebes yang kita kenal punya kasus stunting yang paling tinggi. Kemudian, kasus seseorang dengan gangguan kejiwaan juga datanya paling banyak ada di Kabupaten Brebes. Kemarin, muncul kasus pemasungan anak yang sempat ramai di media masa juga di Brebes,” ungkap anggota Fraksi PPP tersebut usai pertemuan.
Dia menambahkan, mengenai rencana Kabupaten Brebes mengembangkan puskesmas rawat inap gangguan kejiwaan yakni Puskesmas Kecipir, pihaknya menyambut baik. Menurut data, di Jawa Tengah ada sekitar 50.000 orang mempunyai gejala penyakit jiwa.
“50 ribu itu yang terdata, mungkin lebih besar dari yang sudah terdata. Puskesmas semacam ini perlu kita pertimbangkan ke depannya. Karena. hal sama juga kebutuhannya muncul di kabupaten lain dengan jumlah potensi gangguan jiwa yang banyak. Tinggal penganggarannya yang perlu dirumuskan,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Imam Budi menyampaikan perencanaan awal pengembangan Puskesmas Kecipir dimulai sebelum 2016. Pertama, karena kondisi pasien sakit jiwa di Brebes tidak pernah turun dan selalu naik.
Kedua, pasca terapi di RSJ ada regulasi keterbatasan waktu rawat inap yang dicover. Kondisi itu akan menjadi embrio masalah di kabupaten asal rujukan khususnya Brebes.
“Sehingga, bukan untuk mendirikan rumah sakit provinsi yang baru tapi minimal rumah singgah atau rumah rawat inap pasca terapi. Jadi, selama ini banyak yang dirujuk di RSJD Amino atau rumah sakit rujukan jiwa dan hanya bisa tercover 12 atau 14 hari. Mungkin, saat itu pasien sudah sedikit membaik tapi justru rehabilitasinya yang dibutuhkan dan bukan 1 sampai 2 bulan. Itu manakala tidak direhabilitasi mungkin, dua kali lipat kambuhnya. Mungkin yang tadinya diam, pulang ngamuk. Itu pun biasanya karena tidak siapnya keluarga untuk melihat dan merasakan diskriminasi dari lingkungan,” jelasnya.
Dia menambahkan rencana renovasi gedung sampai sekarang ini sudah ada anggaran Rp 2 miliar yang dialokasikan pada tahun anggaran 2019.
Perencanaan akan dilanjutkan pada 2020, terutama untuk pembangunan tembok keliling dengan menggunakan anggaran dari DBHCHT, namun terimbas refocusing pasca pandemi Covid-19.
