GAPERO Mohon Presiden Pisahkan RPP Produk Tembakau dari UU Kesehatan: Merugikan Industri dan Pekerja IHT
Pengusaha rokok meminta Presiden Joko Widodo untuk memisahkan pembahasan RPP Produk Tembakau dari UU Kesehatan karena merugikan IHT

25 artikel dengan tag โihtโ
Pengusaha rokok meminta Presiden Joko Widodo untuk memisahkan pembahasan RPP Produk Tembakau dari UU Kesehatan karena merugikan IHT


Prof Hikmahanto Juwana memberikan pendapat tentan RPP yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau
RPP tentang tembakau ditolak beberapa pihak termasuk oleh Komunitas Kretek karena dianggap memberatkan industri kretek nasional


Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menyatakan menolak RPP Pengamanan Zat Adiktif Tembakau karena dinilai Restriktif dan khawatir mematikan IHT
Pasca pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tertimbang 10 persen


Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat semakin tinggi kenaikan tarif cukai
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2023 dan 2024 sebesar 10 persen


Anggota Komisi XI DPR RI mencurigai adanya peran Bloomberg di balik kenaikan ukai Hasil Tembakau atau CHT
Anggota Komisi XI DPR RI Mukahamad Misbakhun berkomitmen memperjuangkan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT)


Prof. Candra Fajri Ananda direktur PPKE FEB Unversitas Brawijaya mendorong pemerintah terkait rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau atau CHT
Sejumalah stakeholder dorong adanya roadmap IHT yang berkeadilan, salah satunya Prof. Candra Fajri Ananda


Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menyebut pungutan negara langsung terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) sudah melebihi nilai keekonomian
Munculnya kenaikan tarif cukai rokok sangat berdampak pada kelangsungan IHT (Industri Hasil Tembakau). Pemerintah diminta perhatikan IHT


Stakeholder IHT menolak perubahan PP 109 tahun 2012. Mereka menilai bahwa PP tersebut masih relevan sehingga tidak diperlukan perubahan
Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan mengatakan Perubahan PP No 109/2012 tak sesuai arahan Presiden Jokowi
