KAMAKSI Ultimatum Direksi dan Komisaris Bank Mandiri: Benahi Tata Kelola atau Mundur!

Suarapantura.com - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melontarkan kritik terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Organisasi tersebut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, pengawasan penyaluran kredit, pengendalian risiko, hingga efektivitas sistem pengawasan internal.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa besarnya aset dan aktivitas bisnis Bank Mandiri sebagai bank milik negara harus diimbangi dengan tanggung jawab manajemen dalam menjaga integritas, kehati-hatian, serta kepentingan masyarakat.

Menurut Joko, pencapaian laba triliunan rupiah tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan perusahaan. Kualitas tata kelola, perlindungan nasabah, transparansi, dan kepercayaan publik juga harus menjadi perhatian utama.

"Jangan hanya bangga dengan angka laba triliunan rupiah, sementara persoalan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus terus menjadi perhatian. Direktur Utama Riduan, Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Mandiri harus membuktikan bahwa mereka mampu mengelola bank negara dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Jabatan bukan tempat berlindung dari evaluasi!" tegas Joko.

Laba Rp46,5 triliun, KAMAKSI tetap minta evaluasi

Desakan KAMAKSI muncul ketika Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kinerja bisnis hingga Oktober 2026.

Berdasarkan publikasi resmi perusahaan pada 6 November 2026, laba bersih Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp46,5 triliun atau tumbuh 19,6 persen secara tahunan. Penyaluran kredit juga meningkat 16,5 persen menjadi Rp1.635 triliun.

Sementara itu, hingga akhir kuartal III 2026, total aset konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp2.404,1 triliun. Kredit bank only tercatat Rp1.605,8 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sekitar Rp1.750 triliun.

Rasio kredit bermasalah atau NPL gross bank only pada kuartal III tercatat 0,98 persen.

KAMAKSI mengakui pertumbuhan tersebut sebagai indikator kinerja bisnis. Namun, menurut organisasi itu, capaian finansial tidak boleh membuat manajemen mengabaikan persoalan pengawasan dan pengelolaan risiko.

Soroti pengaduan 147 nasabah Mandiri Taspen

KAMAKSI juga menyoroti sejumlah persoalan yang melibatkan lingkungan usaha Bank Mandiri dan entitas terafiliasi.

Salah satunya adalah pengaduan sejumlah nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 November 2026.

Dalam pengaduan tersebut, para nasabah mempersoalkan dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang diperkirakan berdampak terhadap 147 orang. Nilai kredit yang dipersoalkan disebut mencapai sekitar Rp29 miliar.

Namun, perkara tersebut masih berupa laporan dan dugaan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Bank Mandiri Taspen merupakan entitas tersendiri sehingga pengaduan tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bukti keterlibatan Direksi Bank Mandiri sebagai perusahaan induk.

Selain itu, KAMAKSI menyinggung pemberitaan mengenai dugaan pembobolan kredit PT KS senilai sekitar Rp663,6 miliar serta persoalan sistem teknologi informasi.

Joko meminta setiap persoalan tersebut ditelusuri secara objektif, termasuk memastikan status hukum, hasil audit, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

"Persoalan kredit bermasalah, dugaan penyimpangan, maupun gangguan sistem yang berdampak kepada nasabah tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal, mekanisme persetujuan kredit, pengawasan berjenjang, dan tanggung jawab pengambil keputusan. Jangan sampai jika muncul persoalan, yang selalu dikorbankan hanya pegawai di tingkat bawah," tegasnya.

Enam tuntutan KAMAKSI kepada Bank Mandiri

Atas berbagai persoalan tersebut, KAMAKSI menyampaikan enam tuntutan kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktur Utama, seluruh jajaran Direksi, dan Dewan Komisaris.

Kedua, memperkuat pengawasan penyaluran kredit serta memastikan seluruh pembiayaan dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Ketiga, membuka transparansi atas kebijakan strategis, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian internal perusahaan.

Keempat, memastikan setiap dugaan fraud dan penyimpangan ditindaklanjuti secara profesional serta diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pidana.

Kelima, memperkuat perlindungan nasabah dan memastikan penyelesaian pengaduan dilakukan secara adil dan transparan.

Keenam, mendorong pemegang saham dan regulator melakukan evaluasi objektif terhadap efektivitas kepemimpinan serta pengawasan perusahaan.

Joko menegaskan bahwa tanggung jawab manajemen tidak hanya berkaitan dengan pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan perusahaan dikelola secara akuntabel.

Menurutnya, Direksi harus bertanggung jawab atas kebijakan dan kinerja perusahaan, sementara Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

"Direksi harus bertanggung jawab atas kebijakan dan pencapaian perusahaan. Komisaris juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar menjadi pelengkap struktur organisasi. Jika tidak mampu membenahi tata kelola, tidak mampu memastikan pengawasan berjalan efektif, dan tidak mampu menjaga kepercayaan publik, mundur adalah pilihan yang lebih terhormat!" tegas Joko Priyoski.

Desakan tersebut menjadi peringatan KAMAKSI agar jajaran pimpinan Bank Mandiri tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga membuktikan kualitas tata kelola dan perlindungan terhadap nasabah.