Suarapantura.com - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ketentuan KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta yang tidak dipersyaratkan menggunakan agunan tambahan ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman sejumlah nasabah di Kabupaten Tuban.
Sejumlah nasabah mengaku tetap menggunakan jaminan saat mengajukan pembiayaan KUR. Agunan yang diserahkan pun beragam, mulai dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dan sepeda motor, sertifikat tanah, hingga saham atau bagian kepemilikan rumah.
Pengalaman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan ketentuan KUR di lapangan, khususnya terkait persyaratan agunan bagi calon debitur dengan pinjaman maksimal Rp100 juta.
Salah seorang nasabah menceritakan bahwa dirinya pernah mengajukan KUR sebesar Rp100 juta dengan menggunakan BPKB mobil sebagai jaminan.
“Waktu pertama kali mengajukan pinjaman, saya menggunakan agunan BPKB mobil. Waktu itu jumlah pinjamannya Rp100 juta,” ungkapnya.
Penggunaan jaminan ternyata tidak hanya dialami nasabah dengan pinjaman mendekati plafon maksimal. Pada pengajuan dengan nominal lebih rendah, nasabah juga menyebut adanya penggunaan agunan berupa sertifikat tanah maupun saham rumah.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pinjaman sebesar Rp80 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Sementara pengajuan lainnya senilai Rp35 juta disebut menggunakan saham rumah sebagai agunan.
“Kalau jenis agunannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan BPKB mobil, sertifikat tanah, bahkan saham rumah. Biasanya menyesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan,” jelasnya.
Namun, menurut pengalaman nasabah tersebut, kewajiban menggunakan agunan tidak selalu diterapkan pada setiap pengajuan. Nasabah yang telah beberapa kali memperoleh fasilitas KUR dan memiliki catatan pembayaran lancar disebut bisa mendapatkan kemudahan ketika mengajukan pinjaman berikutnya.
“Kalau sudah beberapa kali pinjam dan pembayaran sebelumnya lancar, tidak pernah menunggak atau bermasalah, biasanya untuk pengajuan selanjutnya sudah tidak diminta menggunakan agunan lagi,” tambahnya.
Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp100 juta tidak dipersyaratkan menggunakan agunan tambahan. Adapun untuk pinjaman di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, bank penyalur dapat meminta agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perbedaan antara ketentuan tersebut dengan pengalaman yang disampaikan sejumlah nasabah di Tuban menjadi hal yang perlu mendapat penjelasan. Terlebih, KUR merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Masyarakat yang hendak mengajukan KUR pun perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan pembiayaan, termasuk ketentuan agunan yang diterapkan oleh bank penyalur.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, upaya untuk mendapatkan penjelasan resmi dari pihak perbankan mengenai pengalaman nasabah yang mengaku tetap menyerahkan agunan dalam pengajuan KUR belum membuahkan hasil. Sejumlah pihak bank belum berhasil ditemui maupun dimintai keterangan lebih lanjut terkait penerapan persyaratan tersebut.
