Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar Modus Pinjam Bendera hingga Fee Vendor
Sabila JP•
Hukrim
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)
Suarapantura.com - Dana penanganan bencana yang seharusnya digunakan untuk merespons keadaan darurat kini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu tengah membongkar dugaan permainan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai dari pengaturan perusahaan penerima proyek, penggunaan perusahaan pinjaman, hingga dugaan aliran uang kepada oknum pejabat.
Perkara ini bukan sekadar dugaan penyimpangan administrasi pengadaan. KPK mengungkap adanya indikasi perusahaan yang ditunjuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu di lingkungan BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, salah satu modus yang diduga digunakan adalah pinjam bendera. Perusahaan yang terafiliasi dengan pihak tertentu diduga menggunakan nama perusahaan lain agar bisa memperoleh penunjukan langsung dalam proyek pengadaan.
Selain itu, penyidik menemukan indikasi pembagian proyek kepada perusahaan tertentu dengan imbalan atau fee bagi oknum di BNPB. KPK juga mendalami dugaan penggelembungan harga pengadaan yang diduga digunakan untuk menyiapkan uang kickback.
Temuan tersebut membuat proses penentuan vendor menjadi salah satu titik penting dalam penyidikan. KPK perlu mengurai siapa yang mengatur perusahaan penerima pekerjaan, bagaimana perusahaan itu dipilih, serta apakah ada hubungan kepentingan antara pihak yang menentukan proyek dan perusahaan yang mengerjakannya.
Penunjukan Langsung Jadi Pintu Masuk Pemeriksaan
Pengadaan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) memang memiliki mekanisme khusus. Karena berkaitan dengan keadaan darurat, BNPB dapat menggunakan metode penunjukan langsung dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Namun, mekanisme khusus tersebut diduga disalahgunakan. KPK tengah menelusuri bagaimana kewenangan penunjukan langsung dijalankan, siapa yang menentukan vendor, dan bagaimana proyek dibagi kepada perusahaan swasta.
Pada 19 November 2026, penyidik kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian. Pemeriksaan itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya ia diperiksa pada 27 Oktober.
Rustian memiliki posisi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Karena itu, KPK mendalami pengetahuannya mengenai keseluruhan mekanisme pengadaan yang menggunakan DSP, termasuk pihak yang melakukan plotting atau pembagian proyek.
Budi Prasetyo menjelaskan penyidik juga menelusuri kemungkinan konflik kepentingan, dugaan pemberian kickback, serta pembagian pekerjaan kepada vendor-vendor tertentu.
Dalam mekanisme yang sedang diperiksa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menjalankan penunjukan langsung tanpa melalui kelompok kerja pengadaan seperti dalam mekanisme lelang pada umumnya.
KPK belum menyimpulkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pemeriksaan terhadap Rustian dilakukan untuk menggali pengetahuan dan peran pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengadaan.
Nama Perusahaan dan Jejak Proyek Mulai Ditelusuri
Penyidikan juga menyasar sejumlah perusahaan swasta yang dipanggil sebagai saksi. Pada pemeriksaan 9–12 November 2026, KPK meminta keterangan dari sejumlah direktur dan pihak perusahaan yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan BNPB.
Di antara perusahaan yang direpresentasikan oleh saksi yang dipanggil adalah PT Trans Lintas Selaras, PT Lakone Komunika Jaya Abadi, PT Menara Internusa Pratama, PT Betawi Putra Logistik, PT Indoprima Trans, PT Lintas Jaya Express, dan PT Lintas Jaya Logistik.
KPK juga memanggil pihak dari PT Saung Hiji Rasa, PT Indo Artha Multitek, serta PT Amarta Indonesia Organizer.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidik terhadap proses pengadaan dan dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di BNPB. Status sebagai saksi atau perusahaan yang disebut dalam pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Penyidik perlu memastikan perusahaan mana yang benar-benar mengerjakan proyek, siapa pemilik manfaat atau pihak yang mengendalikan perusahaan, berapa nilai pekerjaan, serta apakah terdapat aliran uang setelah proyek diperoleh.
Pertanyaan penting lainnya adalah apakah perusahaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan merupakan pihak yang benar-benar mengerjakan pekerjaan atau hanya dipinjam namanya, sebagaimana modus pinjam bendera yang diungkap KPK.
Lima Tersangka dan Barang Bukti Rp5,47 Miliar
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, 15 orang diamankan. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
KPK juga menyampaikan dugaan penerimaan suap dalam perkara tersebut mencapai Rp4,8 miliar, disertai emas seberat 325 gram serta uang dalam mata uang asing.
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan penyitaan barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri atas uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, emas, tabungan emas, dan aset kripto.
Penyidik juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.
Siapa yang Mengatur, Siapa yang Diuntungkan?
Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dan penting untuk dibongkar hingga tuntas.
Pertama, siapa yang memiliki kendali dalam menentukan perusahaan penerima proyek DSP? Kedua, apakah perusahaan yang memperoleh pekerjaan memiliki hubungan afiliasi dengan pejabat, tenaga ahli, atau pihak lain di lingkungan BNPB? Ketiga, apakah nilai kontrak sesuai dengan harga pasar dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan?
Keempat, siapa yang menerima aliran uang setelah perusahaan memperoleh proyek? Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh pekerjaan yang dibiayai dana darurat benar-benar memberikan manfaat bagi penanganan bencana?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena dana siap pakai memiliki tujuan khusus: memastikan kebutuhan penanganan darurat dapat dipenuhi dengan cepat. Fleksibilitas pengadaan semestinya mempercepat bantuan, bukan menjadi celah untuk mengatur proyek atau mengambil keuntungan pribadi.
KPK kini memiliki pekerjaan besar untuk menelusuri hubungan antara pejabat pengadaan, perusahaan penerima proyek, nilai kontrak, dan aliran uang. Publik menunggu apakah penyidikan ini akan berhenti pada lima tersangka atau berkembang mengungkap pihak lain yang diduga ikut mengatur dan menikmati hasil pengadaan.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut dana kebencanaan, persoalannya bukan hanya berapa uang negara yang diduga diselewengkan, tetapi juga apakah anggaran yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.