Arca Museum Radya Pustaka Pernah Ditemukan di Rumah Hashim, Vonis Bebas 2009 Kini Kembali Disorot
Sabila JP•
Hukrim
Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Hashim Djojohadikusumo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Suarapantura.com - Kasus enam arca kuno yang pernah menyeret nama Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi perbincangan publik. Perkara yang bermula dari hilangnya koleksi Museum Radya Pustaka Solo pada 2007 itu kembali viral setelah sebuah akun media sosial mengunggah video mengenai jejak arca-arca tersebut.
Akun Instagram @kabinet.abuabu mengunggah video berjudul "Jejak arca kuno Museum Solo di rumah Hashim Djojohadikusumo". Berdasarkan pemberitaan Pojoksatu.id pada Jumat (20/11/2026), video tersebut telah ditonton sekitar 1,4 juta kali dan memperoleh ribuan komentar.
Akun yang baru beberapa hari muncul itu juga disebut telah memiliki ribuan pengikut. Namun, angka tersebut merupakan data yang dicantumkan dalam pemberitaan dan unggahan pada saat itu, bukan hasil verifikasi independen terhadap statistik akun.
Munculnya kembali kasus ini mengingatkan publik pada perkara panjang yang pernah menjadi perhatian nasional. Persoalannya bukan hanya mengenai keberadaan arca di kediaman Hashim, tetapi juga rantai perpindahan benda bersejarah, dokumen kepemilikan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
Berawal dari Hilangnya Koleksi Museum Radya Pustaka
Kasus ini mencuat pada 2007 setelah sejumlah arca kuno koleksi Museum Radya Pustaka di Solo dilaporkan hilang.
Penyelidikan kepolisian kemudian mengarah pada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pencurian dan pemindahan benda bersejarah tersebut. Salah satu nama yang muncul adalah pedagang barang antik Heru Suryanto.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi menemukan sejumlah arca di kediaman Hashim Djojohadikusumo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Hashim diketahui menjadi pembeli terakhir benda-benda tersebut melalui Hugo Kreijger, warga negara Belanda yang dikenal sebagai konsultan dan dealer benda seni.
Pada Desember 2007, kepolisian menyebut Hugo sebagai salah satu tersangka dalam perkara pencurian arca. Polisi juga berupaya meminta keterangannya karena dianggap mengetahui proses perpindahan benda-benda tersebut dari pihak sebelumnya hingga sampai kepada Hashim.
ANTARA pada 19 Desember 2007 memberitakan bahwa Hashim membeli lima arca dari Hugo dengan disertai sertifikat yang disebut ditandatangani Raja Keraton Surakarta Paku Buwono XIII.
Dokumen tersebut menjadi salah satu persoalan utama karena polisi ingin memastikan keaslian sertifikat dan kewenangan pihak yang menerbitkannya.
Dalam keterangannya pada masa penyidikan, Hashim menyatakan tidak mengetahui bahwa arca yang dibelinya merupakan benda hasil pencurian dari Museum Radya Pustaka.
Ia mengaku membeli benda-benda tersebut dari Hugo Kreijger dengan keyakinan bahwa transaksi dilakukan secara sah.
Hashim juga menyebut pembelian disertai dokumen yang diklaim berasal dari Keraton Surakarta dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah.
Menurut penjelasan yang disampaikan melalui Fadli Zon pada 3 Desember 2007, Hashim mengaku percaya kepada reputasi Hugo dan tidak melakukan pemeriksaan sendiri terhadap keaslian sertifikat maupun arca.
Dalam pemberitaan detikcom saat itu, Hashim disebut membeli lima arca dengan nilai sekitar 100 ribu dolar AS. Transaksi tersebut dilakukan pada 11 Maret 2007.
Namun, persoalan dokumen justru menjadi salah satu bagian paling rumit dalam kasus tersebut. Pihak kepolisian kala itu menyatakan perlu memeriksa keaslian surat yang menyertai pembelian arca.
ANTARA pada 5 Desember 2007 juga memberitakan keterangan pihak Keraton Surakarta yang menyatakan bahwa salah satu tersangka mengaku membuat surat-surat terkait arca tersebut.
Artinya, rantai transaksi tidak hanya menyangkut pembeli dan penjual, tetapi juga pihak yang membuat, menerbitkan, atau menggunakan dokumen yang menjadi dasar penguasaan benda bersejarah.
Satu Arca Lain Juga Menjadi Persoalan
Dalam perkembangan penyidikan, muncul pula persoalan mengenai Arca Nandisawahanamurti.
ANTARA pada 18 Desember 2007 memberitakan bahwa polisi menerima informasi arca tersebut diduga berada di kediaman Hashim. Arca itu disebut berbeda dari lima arca yang sebelumnya menjadi fokus penyidikan.
Kepala BP3 Jawa Tengah saat itu menyatakan arca yang berada di Museum Radya Pustaka diduga merupakan replika, sementara arca aslinya diduga berada di Jakarta.
Pada Januari 2008, polisi kemudian membawa Arca Nandisawahanamurti dari Jakarta ke Solo untuk dijadikan barang bukti. Pihak BP3 Jawa Tengah menyatakan benda yang dibawa kembali tersebut merupakan arca asli koleksi museum.
Rangkaian peristiwa ini menjelaskan mengapa perkara yang semula diberitakan menyangkut lima arca kemudian berkembang menjadi pembahasan enam arca dalam proses hukum yang berkaitan dengan Hashim.
Pengadilan Surakarta Membebaskan Hashim pada 2009
Perkara yang menyeret Hashim akhirnya diputus Pengadilan Negeri Surakarta pada 14 Januari 2009.
Majelis hakim yang dipimpin Saparudin Hasibuan menjatuhkan vonis bebas. Hakim menyatakan unsur-unsur yang didakwakan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Salah satu pertimbangan penting adalah tidak terbuktinya unsur kesengajaan. Hakim juga mempertimbangkan dokumen dari Keraton Surakarta dan BP3 yang saat itu menyatakan keenam arca bukan benda cagar budaya.
Dalam pertimbangan putusan, hakim menyebut Hashim tidak memiliki kewajiban melaporkan kepemilikan arca sebelum adanya keputusan resmi pengadilan mengenai status benda tersebut.
Dengan putusan itu, Hashim dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam perkara yang dihadapinya. Hakim juga memerintahkan pemulihan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Putusan bebas tersebut merupakan fakta hukum yang harus menjadi bagian penting dalam pemberitaan. Kasus ini tidak dapat ditulis seolah-olah Hashim terbukti melakukan pencurian atau penadahan arca.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Perpindahan Arca?
Meski Hashim telah divonis bebas, sejarah perkara ini tetap menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan dan pengamanan benda bersejarah.
Siapa yang pertama kali memindahkan arca dari museum? Bagaimana benda-benda tersebut dapat masuk ke dalam rantai perdagangan barang antik? Siapa yang membuat dokumen yang menyertai transaksi? Bagaimana sertifikat yang dipersoalkan bisa digunakan dalam proses jual beli?
Pertanyaan lain menyangkut sistem inventarisasi dan pengamanan koleksi Museum Radya Pustaka. Hilangnya benda bersejarah dari museum menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap koleksi, pencatatan, serta mekanisme pengamanan benda cagar budaya.
Dalam perkara ini, Hugo Kreijger, Heru Suryanto, pihak museum, serta pihak yang berkaitan dengan dokumen transaksi pernah muncul dalam pemberitaan penyidikan. Namun, peran dan status hukum setiap orang harus dibedakan berdasarkan proses hukum masing-masing.
Tidak tepat pula menyimpulkan bahwa semua pihak yang disebut dalam pemberitaan lama memiliki kesalahan hukum yang sama.
Video Viral, Perlu Dibedakan dari Bukti Baru
Kembali viralnya kasus arca Hashim pada November 2026 belum dengan sendirinya menunjukkan adanya penyidikan baru atau bukti baru dalam perkara tersebut.
Sejauh informasi yang tersedia, pemicu perbincangan kali ini adalah unggahan akun media sosial yang mengangkat kembali kronologi lama.
Karena itu, pertanyaan "siapa bermain" sebaiknya diarahkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perpindahan arca, penerbitan dokumen, dan pengamanan koleksi museum, bukan langsung diarahkan kepada seseorang yang telah memperoleh putusan bebas.
Publik berhak mengetahui bagaimana benda bersejarah milik museum dapat berpindah tangan dan mengapa pengawasan terhadap warisan budaya bisa gagal.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa perlindungan benda cagar budaya tidak cukup mengandalkan sertifikat atau pengakuan kepemilikan. Asal-usul, status hukum, dan riwayat perpindahan setiap benda harus dapat ditelusuri secara transparan.
Kini, ketika kasus lama tersebut kembali viral, yang dibutuhkan bukan sekadar pengulangan tudingan, melainkan penelusuran dokumen dan kronologi secara utuh agar sejarah tidak dipelintir dan pertanggungjawaban tidak salah alamat.