Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

DPR Tambah 7 Pasal UU Perampasan Aset, Pengawasan Justru Jadi Pertanyaan Besar

Sabila JP•
Hukrim

Suasana rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Suarapantura.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengalami perubahan sebelum akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang pada 19 November 2026. Jumlah pasalnya bertambah dari 67 menjadi 74. Namun, di balik penambahan tujuh pasal tersebut, pertanyaan mengenai transparansi pembahasan dan kekuatan pengawasan terhadap kewenangan negara masih perlu dijawab.

DPR menyebut pembahasan RUU tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan bahwa hasil pembahasan mengembangkan rancangan yang semula berisi 67 pasal menjadi 74 pasal.

Judulnya juga diperluas menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan substansi. Namun, publik belum memperoleh gambaran lengkap mengenai pasal mana saja yang diubah, dihapus, ditambahkan, dan bagaimana alasan perubahan itu diputuskan.

Dokumen Pembahasan Sempat Dipersoalkan

Persoalan keterbukaan muncul menjelang pengambilan keputusan.

Pada 16 November 2026, Koalisi Advokasi Perampasan Aset melayangkan somasi kepada pimpinan DPR. Koalisi menilai dokumen resmi RUU, Naskah Akademik, dan DIM yang menjadi dasar pembahasan belum tersedia secara terbuka untuk publik.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menyebut pihaknya tidak menemukan dokumen resmi yang dapat diakses masyarakat meskipun telah menelusuri kanal informasi DPR.

Koalisi menilai rapat dengar pendapat umum tidak otomatis memenuhi prinsip partisipasi bermakna apabila masyarakat tidak dapat memeriksa naskah yang sedang dibahas.

Di sisi lain, DPR menyatakan proses pembahasan telah melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam laporan resminya, Komisi III menyebut telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi.

BRI Tegaskan Komitmen Zero Tolerance terhadap Fraud, Hormati Proses Hukum Kasus Kredit Fiktif di Kediri
Baca Juga · Hukrim
BRI Tegaskan Komitmen Zero Tolerance terhadap Fraud, Hormati Proses Hukum Kasus Kredit Fiktif di Kediri

DPR juga menyatakan seluruh proses pembahasan dapat diikuti melalui kanal resmi parlemen.

Perbedaan klaim tersebut justru menyisakan pertanyaan penting: apakah publik benar-benar memperoleh akses terhadap naskah yang dibahas, bukan sekadar kesempatan mengikuti rapat atau menyampaikan pendapat?

Perampasan Tanpa Vonis Tidak Berlaku Tanpa Batas

Salah satu bagian paling sensitif dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Namun, ketentuan final yang diberitakan ANTARA menunjukkan mekanisme tersebut dibatasi pada lima kondisi, yakni ketika orang yang terkait dengan aset meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Pasal 6 dan 7 juga menetapkan ambang nilai aset paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.

Permohonan perampasan diajukan Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan. Jaksa tetap harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana dalam persidangan.

Dengan demikian, mekanisme ini tidak boleh dipahami sebagai kewenangan bebas bagi aparat untuk mengambil harta seseorang hanya berdasarkan kecurigaan.

Tetapi, persoalan pengawasan tetap menjadi krusial. Sebab, sebelum putusan akhir dijatuhkan, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan dapat berdampak langsung terhadap pemilik aset maupun pihak lain yang berkepentingan.

Badan Pengawas Dibentuk Presiden, DPR Ikut Menentukan

Ketentuan final juga mengatur pembentukan badan pengawas independen yang terdiri atas lima orang. Badan tersebut dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.

Arca Museum Radya Pustaka Pernah Ditemukan di Rumah Hashim, Vonis Bebas 2009 Kini Kembali Disorot
Baca Juga · Hukrim
Arca Museum Radya Pustaka Pernah Ditemukan di Rumah Hashim, Vonis Bebas 2009 Kini Kembali Disorot

Di sinilah publik perlu mengawasi proses pembentukan lembaga tersebut.

Bagaimana calon anggota dipilih? Apa kriteria independensinya? Apakah mereka memiliki kewenangan memeriksa tindakan aparat yang melakukan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan? Bagaimana hasil pengawasan diumumkan kepada masyarakat?

Pertanyaan itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Badan pengawas akan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan sebagai alat tekanan atau kepentingan politik.

DPR sendiri menyebut aturan tersebut memuat pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengawasan terhadap pengelolaan aset.

Namun, efektivitasnya baru dapat dinilai dari mekanisme kerja dan pelaksanaan nyata, bukan hanya dari pernyataan dalam laporan pembahasan.

Aset Bisa Dijual Sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan aset selama proses hukum berlangsung.

Ketentuan final memungkinkan aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dengan penetapan hakim.

Ketentuan ini dapat mencegah nilai aset merosot selama proses hukum. Namun, transparansi harga jual, mekanisme lelang, penyimpanan hasil penjualan, serta pertanggungjawaban pengelola harus menjadi perhatian.

Apabila pada akhirnya pengadilan menyatakan aset tidak layak dirampas, mekanisme pemulihan hak pemilik harus benar-benar dapat dijalankan.

Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar Modus Pinjam Bendera hingga Fee Vendor
Baca Juga · Hukrim
Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar Modus Pinjam Bendera hingga Fee Vendor

Perlindungan pihak ketiga juga tidak boleh berhenti pada pemberian hak mengajukan keberatan. Proses keberatan harus mudah diakses, tidak berlarut-larut, dan memberikan kepastian terhadap pihak yang memperoleh aset secara sah.

UU Berlaku 12 Bulan Setelah Diundangkan

Ketentuan peralihan juga patut dicermati. Berdasarkan rincian yang diberitakan ANTARA, undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.

Selain itu, perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Artinya, masih terdapat pekerjaan besar sebelum regulasi ini benar-benar dapat diterapkan. Pemerintah harus menyiapkan kelembagaan, sistem pengelolaan, mekanisme pengawasan, dan aturan pelaksanaannya.

Pengesahan UU Perampasan Aset memang menjadi langkah penting untuk mengejar hasil kejahatan. Namun, penambahan tujuh pasal tidak otomatis menjamin bahwa kewenangan negara telah diawasi secara memadai.

Publik kini membutuhkan akses terhadap naskah final lengkap dan matriks perubahan pasal demi pasal. Tanpa dokumen tersebut, masyarakat sulit menguji apakah kritik yang disampaikan selama pembahasan benar-benar dijawab dalam rumusan akhir.

Pemberantasan korupsi membutuhkan kewenangan yang efektif. Tetapi negara hukum juga membutuhkan batas yang tegas terhadap kekuasaan.

Jangan sampai negara berhasil memperkuat kewenangan mengambil aset, sementara masyarakat justru kesulitan mengawasi bagaimana kewenangan itu digunakan.

Tags:
#DPR RI#YLBHI#Dasco#Korupsi#Perampasan Aset
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…