Suarapantura.com - Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menggelar Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu hingga Minggu, 17-18 Oktober 2026. Pertemuan dua hari itu mengangkat tema "Humas sebagai Daya Bangsa, Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia" dan menempatkan ancaman disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu sorotan utama.
Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto mengatakan, AI membuka peluang besar bagi peradaban manusia, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Menurut dia, algoritma digital dapat membuat sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik, namun algoritma tidak selalu dapat membedakan mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang bertanggung jawab.
Boy menilai kemajuan teknologi komunikasi tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman antarmanusia. Kemudahan mengakses informasi justru menghadirkan tantangan bagi masyarakat untuk membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan. Karena itu, praktisi humas perlu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan kemampuan personal, termasuk berpikir kritis, kecerdasan emosional, dan empati.
"Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global," ujar Boy dalam acara pembukaan konvensi di The Sunan Hotel Solo.
Dalam konvensi yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sebelum menentukan strategi komunikasi. Menurut dia, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa relates dengan society dan selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat. Ia mengingatkan, respons terhadap kritik publik tidak bisa hanya didasarkan pada anggapan bahwa kritik di media sosial merupakan ulah buzzer, karena kesalahan membaca persoalan dapat berujung pada kebijakan dan langkah komunikasi yang tidak tepat.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Publik kini tidak hanya mengakses informasi langsung dari korporasi, lembaga, atau institusi melalui humas, tetapi juga melalui teknologi pencarian berbasis AI. Menurut Nezar, tantangan terbesar dalam pemanfaatan AI saat ini bukan lagi akses terhadap teknologi, melainkan kedalaman pemahaman serta kemampuan menggunakannya secara bijaksana.
Dari konvensi ini, Perhumas merumuskan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat kompetensi praktisi humas pada 2027. Keenam rekomendasi itu meliputi penguatan kepemimpinan komunikasi strategis, penguatan kompetensi digital, AI, dan etika komunikasi, peningkatan kompetensi manajemen krisis, risiko, dan kepercayaan, penguatan komunikasi lintas budaya dan reputasi global, standardisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta penguatan pengukuran dampak komunikasi berbasis bukti.
Wakil Ketua Umum Perhumas Glory Oyong mengatakan agenda KHI 2026 menegaskan pentingnya kompetensi profesional humas dalam menghadapi perubahan teknologi, dinamika sosial, serta tantangan komunikasi di tingkat nasional maupun global. Ke depan, Perhumas mendorong terbentuknya ekosistem kompetensi kehumasan nasional yang profesional, kolaboratif, inklusif, dan beretika guna memperkuat infrastruktur kepercayaan.
Konvensi ini menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, kepercayaan publik tidak dapat dibangun secara instan. Kepercayaan harus dipelihara secara konsisten melalui penyampaian informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab.
Sumber: Fokus Jateng, InvestorTrust, Solopos.
