Suarapantura.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) membongkar praktik perjudian togel yang beroperasi di tiga wilayah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Hasil pengungkapan tersebut dipaparkan Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditpolairud Polda Jateng, kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Selasa (20/10/2026).
Dalam penindakan yang dilakukan pada 9-10 Oktober 2026 itu, polisi menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka, menyita puluhan ribu kupon togel, serta memblokir rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian dengan nilai total sekitar Rp2,4 miliar.
Di Kabupaten Demak, pengungkapan dilakukan pada 10 Oktober 2026 dini hari di sebuah rumah di Desa Sedo, Kecamatan Demak. Lokasi itu diduga digunakan untuk menampung nomor taruhan dari masyarakat. Polisi menangkap tiga tersangka berinisial YH (48), TS (22), dan TRS (28), menyita 8.416 kupon, serta memblokir rekening senilai Rp519.994.717. Jenis togel yang dimainkan merujuk pada pasaran Singapura, Hongkong, dan Sydney.
Di Kota Semarang, pengungkapan berlangsung di sebuah rumah kontrakan di Jalan Batan Miroto I Nomor 62 pada malam 9 hingga 10 Oktober 2026. Petugas menemukan praktik judi togel yang dikenal dengan sebutan kuda lari. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni HGP (69), AH (60), HS (55), S (55), dan TAI (42). HGP diduga berperan sebagai bandar pusat jaringan tersebut. Dari lokasi ini, polisi menyita 43.250 kupon dan uang tunai Rp19,65 juta, serta memblokir lima rekening dengan total saldo sekitar Rp1,942 miliar.
Sementara itu di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, polisi menangkap dua tersangka berinisial S (61) dan YS (51) yang diduga berperan sebagai kurir pengangkut peti berisi kupon togel. Petugas menyita dua peti besi berisi 421 bendel kupon togel beserta gemboknya, serta satu unit mobil Daihatsu Gran Max yang diduga dipakai untuk mengangkut kupon.
Kapolda menyebut praktik perjudian tersebut diduga telah beroperasi sejak 2014 dan dikendalikan oleh HGP. Para tersangka dijerat Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun atau denda hingga Rp2 miliar.
Roy juga menegaskan penindakan akan menyasar anggota kepolisian apabila terbukti terlibat langsung atau memberikan perlindungan terhadap pelaku perjudian. Menurutnya, anggota yang terbukti terlibat akan dikenai pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).
Sumber: BSI News, Mimbar Nusantara, ANTARA News Jateng.
